Page 9 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020

mencatat, selama 2015 hingga Juli 2019, ada 122 korban perdagangan manusia yang dibekali
dokumen palsu. Para korban dijanjikan pekerjaan yang legal, majikan yang baik, dan
penghasilan yang cukup. Kenyataannya, mereka malah mendapat tempat istirahat yang tidak
layak, penyekapan, kontrak kerja yang tidak jelas, ditelantarkan oleh agen, dan terjerat
utang.

Dalam Laporan Tahunan Perdagangan Orang di Indonesia yang diterbitkan pemerintah
Amerika Serikat, tercatat lebih dari 7.000 nelayan Indonesia setiap tahun masuk dan keluar
dari kapal-kapal asing yang berlabuh di Cape Town, Afrika Selatan. Mereka dikabarkan
mengalami kondisi kerja yang buruk, terutama di kapal-kapal milik warga Taiwan, Korea, dan
Jepang. Tentu laporan ini masih harus diinvestigasi oleh pemerintah Indonesia agar para ABK
mendapat perlindungan dan tidak menjadi korban perdagangan orang.

Perdagangan orang adalah bentuk modem perbudakan manusia dan merupakan salah satu
bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Faktor-faktor yang
berkontribusi atas terjadinya perdagangan orang beragam dan kompleks. Di antaranya adalah
pembangunan yang tak menyejahterakan, hak rakyat atas pekerjaan yang terabaikan, politik
gender yang timpang, kemiskinan, lemahnya proses hukum, serta pelayanan publik dan
sistem ketenagakerjaan yang korup.

Istilah "perdagangan orang" pertama kali dike-mukakan pengertiannya oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum
Perdagangan Manusia. Bersama Protokol terhadap Penyelundupan Migran Melalui Darat,
Laut, dan Udara serta Protokol terhadap Pabrikan dan Perdagangan Ilegal Senjata Api, Suku
Cadang, dan Komponennya serta Amunisi, protokol itu diadopsi oleh Kovensi PBB untuk
Kejahatan Terorganisasi Transnasional, yang lazim disebut sebagai Protokol Palermo.

Indonesia meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang pada 2007. Pemerintah, melalui Kementerian Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, merevisi Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus
Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan dilanjutkan
dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang periode 2020-2024. Semoga proses perumusan kebijakan ini berlangsung sesuai
dengan target dan tidak terhambat pandemi Covid-19.

Pemerintah juga telah membentuk 13 satuan tugas penegakan hukum dan tiga satuan tugas
antar-lem-baga tingkat daerah dan kabupaten, serta menyebarluaskan materi-materi
perdagangan orang untuk meningkatkan kesadaran publik. Upaya lainnya adalah mener-b i t
k a n peraturan menteri yang mewajib k'a n pemerintah daerah memuat pemberantasan
perdagangan orang ke dalam prioritas kebijakan mereka dan perlindungan menyeluruh
terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Pemerintah juga telah mengeluarkan
peraturan yang memungkinkan LPSK memasukkan pembayaran ganti rugi sebagai bagian
dari penghukuman terhadap pelaku kejahatan sebelum atau sesudah putusan atas kasus
perdagangan orang. Memerangi perbudakan modem tentu bukan soal mudah, karena
kompleksitas masalah yang dihadapi. Namun menciptakan kebijakan yang lebih baik dalam
membebaskan orang dari perbudakan dan membantu mereka melakukan transisi menuju
kebebasan adalah ikhtiar yang harus terus dilakukan, karena perbudakan modem adalah
kejahatan yang disembunyikan.

Edwin Partogi Pasaribu
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Page 8 of 345.