Page 173 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 173
Title THR TAK DIBAYAR, SEGERA LAPOR KE SINI
Media Name okezone.com
Pub. Date 13 Mei 2020
https://economy.okezone.com/read/2020/05/13/320/2213550/thr-tak-dibaya r-segera-
Page/URL
lapor-ke-sini
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Kementerian Ketenagakerjaan membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya
(THR) keagamaan tahun 2020. Posko ini dibuat untuk menerima aduan dari
pengusaha maupun pekerja tentang pembayaran THR. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengatakan, posko THR ini tidak hanya dibuat di pusat. Tapi juga akan
dibuat di daerah-daerah seperti dinas tenaga kerja disetiap Provinsi, Kabupaten dan
Kota.
"Adanya Posko Pengaduan THR Tahun 2020 diharapkan dapat berjalan sesuai
mekanisme dan ketentuan perundangan dengan tertib dan tercapai kesepakatan
yang dapat memuaskan para pihak yaitu pekerja/buruh dan pengusaha," ujarnya
mengutip keterangan tertulis, Rabu (13/5/2020).
Nantinya lanjut Ida, posko Pengaduan THR tahun 2020 dilakukan secara online
melalui www.kemnaker.go.id. Posko ini melayani konsultasi dan pengaduan yang
dapat dimanfaatkan oleh pekerja atau buruh, serta pengusaha mulai 11 Mei 2020
hingga 31 Mei 2020.
"Posko pengaduan THR Tahun 2020 dapat dimanfaatkan oleh pekerja/buruh dan
pengusaha mulai tanggal 11 Mei hingga 31 Mei 2020 selama jam kerja (08.00 WIB
s.d 15.30 WIB) secara daring (online) melalui www.kemnaker.go.id, " jelasnya.
Menteri Ida menambahkan, untuk mengefektifkan pelaksanaan pemberian THR
Keagamaan Tahun 2020, Posko THR Keagamaan di daerah juga bertugas menerima
pengaduan, memantau pelaksanaan pemberian THR Keagamaan, memberikan
pelayanan konsultasi dan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme dan
ketentuan perundang-undangan. Bahkan saat ini, Kemnaker telah membentuk
satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pelaksanaan pembayaran
THR 2020 di Pusat yang diikuti di Daerah agar pelaksanaan SE THR dapat berjalan
dengan tertib dan efektif, serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para
pihak yaitu pekerja/buruh dan pengusaha.
"Kita juga minta keterlibatan peran Pemerintah Daerah untuk mendorong dan
melaksanakan langkah-langkah kebijakan Pemerintah dan sangat penting untuk
menjaga situasi kondusif dalam berbagai aspek yang timbul akibat situasi darurat
Covid-19," kata Ida.
Page 173 of 211.
