Page 175 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 175
Title DISNAKERTRANS TUNGGU DATA DAN TAHAPAN SELANJUTNYA
Media Name suaramerdeka.com
Pub. Date 13 Mei 2020
https://www.suaramerdeka.com/regional/semarang/228802-disnakertrans-tu nggu-data-
Page/URL
dan-tahapan-selanjutnya
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Data serta jumlah masyarakat pekerja yang mendaftar maupun mereka yang lolos
mengikuti Progam Kartu Prakerja sampai saat ini belum disampaikan kepada
Disnakertrans Kabupaten Semarang. Namun pada prinsipnya, Kepala Disnakertrans
Kabupaten Semarang, Djarot Supriyoto mengatakan, kuota pesertanya ditambah.
"Penyelenggaraannya seluruhnya daring, dan apabila ada kendala Disnakertrans
Kabupaten Semarang diinstruksikan untuk membantu," kata dia, Rabu (13/5).
Pada tahap awal kemarin, Djarot memaparkan, ada lebih dari 1.000 orang pekerja
yang sempat dibantu mengakses aplikasi yang disediakan Kementerian
Ketenagakerjaan.
"Permasalahannya, berapa pekerja dari Kabupaten Semarang yang bisa ditampung
oleh kementerian sampai saat ini kami belum menerima laporannya," paparnya.
Berbeda dengan data jumlah pekerja yang dirumahkan maupun yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas Covid-19. Hingga Selasa (12/5) pihaknya
mencatat, setidaknya ada 13.093 orang pekerja yang terdampak. Dari jumlah itu,
12.535 orang karyawan sudah dirumahkan dan 558 orang di-PHK. Mereka
sebelumnya diketahui bekerja di 37 perusahaan.
"Data pekerja yang dirumahkan maupun di-PHK kami punya, tetapi mereka yang
berminat mencari Kartu Prakerja ini yang belum bisa melaporkan," ujarnya.
Sepengetahuannya, pada tahap awal ada dana dari pemerintah pusat sebanyak Rp
10 triliun untuk program itu. Kemudian dengan adanya pandemi Covid-19, anggaran
tadi dinaikkan menjadi Rp 20 triliun. Anggaran yang ada, selanjutnya akan dibagi ke
setiap provinsi di Indonesia. Jawa Tengah mendapat kuota 421.705 orang dengan
anggaran Rp 1,49 triliun. Adapun pendaftar per 7 April 2020, ada 19.205 orang.
Terdiri atas 5.711 orang pekerja yang di-PHK dan 13.494 orang pekerja yang
dirumahkan.
"Nah yang punya kuota adalah provinsi. Di sisi lain, kemarin Dinas Sosial juga sudah
minta data pekerja yang dirumahkan maupun di-PHK untuk dasar pemberian
bantuan sosial," terang Djarot.
Page 175 of 211.
