Page 179 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 179
perundang-undangan, secara administrasi, tetap ada dendanya. Itu pun juga harus
dibicarakan dan kemudian pengusaha melaporkan hasil kesepakatannya ke dinas
ketenagakerjaan setempat," kata Ida di Jakarta, Sabtu (9/5/2020).
Sanksi tersebut merujuk Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di
Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
"THR adalah pendapatan non upah yang harus dibayar pengusaha kepada pekerja
ini sesuai dengan ketentuan PP 78/2015 tentang Pengupahan," ujarnya.
Disebutkan dalam SE THR bahwa perusahaan yang tidak mampu membayar THR
pada waktu yang ditentukan, solusinya adalah melalui dialog terbuka antara
pengusaha dengan pekerja/buruh.
Menaker Ida meminta pengusaha harus transparan membuka kondisi keuangannya
berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan.
"Segera dialogkan secara bipartit. Pengusaha dan pekerja mencari jalan bersama
bagaimana mengatasi pembayaran THR ini. Apakah dilakukan secara bertahap,
kalau ditunda sampai kapan atau caranya bagaimana," imbau Ida.
Page 179 of 211.
