Page 182 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 182
Title OMBUDSMAN KRITIK PEMERINTAH: ADA LARANGAN TERBANG TAPI TKA BOLEH MASUK
Media Name kumparan.com
Pub. Date 13 Mei 2020
https://kumparan.com/kumparanbisnis/ombudsman-kritik-pemerintah-ada-la rangan-
Page/URL
terbang-tapi-tka-boleh-masuk-1tPLTbUj7mC/full
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Ombudsman Republik Indonesia menyoroti penerapan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) yang sudah disetujui pemerintah diterapkan di berbagai daerah. Ketua
Ombudsman Amzulian Rifai mengatakan ada potensi maladministrasi dalam
penerapan PSBB.
Amzulian mengungkapkan salah satu contoh maladministrasi adalah tidak
konsistennya pemerintah dalam menerapkan PSBB. Misalnya soal rencana
kedatangan sejumlah tenaga kerja asing (TKA) di tengah pandemi. Padahal saat
PSBB, penerbangan ditutup.
"Tentu ada (Maladministrasi). Misalnya secara tegas tidak boleh ada misalnya
penerbangan tetapi kemudian di satu daerah akan dimasukkan tenaga kerja asing.
Itu kan salah satu contoh tindakan maladministrasi," kata Amzulian saat konferensi
pers secara virtual, Rabu (13/5).
Amzulian menganggap masih banyak temuan-temuan lain yang berpotensi
pelanggaran saat PSBB. Namun, hal itu belum bisa diungkapkannya dalam
kesempatan kali ini.
"Insyaallah nanti secara khusus juga beberapa poin akan kami sampaikan pada
laporan minggu depan. Tapi ketika pemerintah tidak konsisten dengan apa yang
diumumkan ke masyarakat itu maladministrasi," ujar Amzulian.
Amzulian meminta semua pihak yang bekerja dalam penanganan virus corona harus
mendukung penuh langkah Gugus Tugas yang sudah dibentuk. Ia merasa hal itu
menjadi solusi yang bisa dijalankan saat ini sehingga penanganan berjalan
maksimal.
"Solusinya mestinya kalau kita bicara ada Satgas COVID-19 semestinya seluruh
lembaga itu ya tunduknya ke satgas. Kementerian atau Lembaga menginduk ke
satgas, itu menjadi lembaga khusus pada saat tugas itu dijalankan," terang
Amzulian.
Sebelumnya diberitakan, rencana kedatangan 500 TKA asal China ke Sulawesi
Tenggara (Sultra) memantik polemik. Masyarakat dan pemerintah daerah setempat
ramai-ramai menolak kedatangan 500 TKA China tersebut. Apalagi saat ini pandemi
COVID-19 di Indonesia belum mereda, dikhawatirkan kedatangan 500 TKA China ke
Page 182 of 211.
