Page 187 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 187
Title MENAKER TERBITKAN SURAT EDARAN OPSI PENUNDAAN PEMBAYARAN THR
Media Name elshinta.com
Pub. Date 13 Mei 2020
https://www.elshinta.com/news/206338/2020/05/13/menaker-terbitkan-sura t-edaran-
Page/URL
opsi-penundaan-pembayaran-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran berisi
opsi penundaan pembayaran tunjangan hari raya (THR) setelah menerima laporan
banyak perusahaan yang kesulitan keuangan.
"Pengusaha menyampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan secara umum
banyak sekali perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan dibuktikan
dengan data yang disampaikan ke Dinas Ketenagakerjaan, merumahkan sebagian
pekerjanya juga beberapa perusahaan yang melakukan PHK," kata Menaker Ida
dalam konferensi video yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa (12/5).
Selain itu, ungkapnya, dalam data-data yang dilaporkan perusahaan menunjukkan
cash flow perusahaan kondisinya dalam kondisi sulit.
Menaker menegaskan, sebelum mengeluarkan surat edaran itu, dirinya telah
melakukan beberapa kali dialog dengan perwakilan dari serikat pekerja dan
pengusaha.
Surat edaran itu, menurut dia, telah dibahas dan menjadi kesepakatan bersama
Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dalam sidang pleno dan Badan Pekerja LKS
Tripartit Nasional.
Sebelumnya, Menaker menandatangani Surat Edaran Nomor M/6/HI.00.01/V/2020
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di
Perusahaan dalam Masa Pandemi COVID-19 pada 6 Mei yang memastikan
kewajiban pengusaha untuk membayar THR sesuai dengan perundang-undangan.
Tapi terdapat opsi penundaan jika pengusaha tidak dapat membayar THR secara
penuh dalam waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan. Opsi lain adalah
penundaan pembayaran jika perusahaan terbukti tidak bisa membayarkan sama
sekali pada waktunya.
Opsi tersebut harus disepakati lewat dialog pengusaha dan pekerja yang
berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Kesepakatan harus dilakukan secara
tertulis dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.
Pengusaha yang tidak membayarkan THR, ujar dia, maka dapat dikenakan denda
sebesar lima persen yang digunakan untuk kesejahteraan buruh.
Page 187 of 211.
