Page 178 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 178
HIPMI DUKUNG SURAT EDARAN MENAKER TENTANG PENUNDAAN THR UNTUK PEKERJA
Title
DAN BURUH
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 13 Mei 2020
https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/05/13/hipmi-dukung-surat-edaran -menaker-
Page/URL tentang-penundaan-thr-untuk-pekerja-dan-buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) memberi tanggapan baik Surat
Edaran (SE) Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19.
Ketua Kompartemen Hubungan Industrial dan Pengupahan Badan Pengurus Pusat
(BPP) HIPMI Indah Paramita menilai SE pemberian THR tersebut cukup
meringankan pengusaha di tengah wabah Covid-19.
Namun demikian, diperlukan kesamaan pemahaman antara pengusaha dan
pekerja/buruh.
Menurutnya, kesepakatan mengenai waktu (penundaan) dan cara pembayaran THR
Keagamaan dan denda, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk
membayar THR Keagamaan dan denda kepada pekerja/buruh.
"Sebelum surat edaran pembayaran THR ini diterbitkan oleh Kemenaker, kami telah
berkomunikasi langsung dengan Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjan (Ditjen PHI JSK Kemenaker)," ujar Indah, seperti keterangan
tertulisnya di Jakarta, Rabu (13/5/2020).Pengusaha yang akrab disapa Mita itu
menambahkan, pihaknya tidak mempermasalahkan isi surat edaran dari
Kementerian Ketenagakerjaan tentang pembayaran gaji pegawai di kondisi pandemi
Covid-19 mirip dengan SE sebelumnya tentang gaji pada nomor surat No.
M/3/HK.04/III/2020.
"Kami HIPMI disini mewakili pengusaha yang beragam. Ada yang cash backup-nya
tinggi, menengah ataupun statusnya menjadi dormant (mati suri) karena posisi
pandemi Covid-19," ungkap owner fintech syariah itu.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan pengusaha wajib
membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
Ida menyebut, ada sanksi yang akan diberikan bagi perusahaan yang tidak
memenuhi hak-hak para pekerjanya.
"Ada sanksi buat perusahaan yang tidak membayar sama sekali? Sesuai ketentuan
Page 178 of 211.
