Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 NOVEMBER 2019

Title UMK NAIK RP 150 RIBU, SPSI BANYUMAS MINTA DANA KOMPENSASI
Media Name republika.co.id
Pub. Date 21 November 2019
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/11/21/q1bsbp368- umk-naik-rp-
Page/URL
150-ribu-spsi-banyumas-minta-dana-kompensasi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Upah Minimum Regional masing-masing kabupaten/kota di Kabupaten Banyumas, telah
dium umk an Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Dalam SK Gubernur yang dikeluarkan Rabu
(21/11), UMK Banyumas hanya mengalami kenaikan Rp 150 ribu. Dari semula Rp 1.750.000
naik menjadi Rp 1.900.000.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Banyumas, Haris Subiyakto,
mengakui angka yang dikeluarkan Gubernur memang sudah disepakati SPSI melalui
perundingan panjang dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan perwakilan
Pemkab dari Dinas Tenaga Kerja.

Awalnya, kata Haris, SPSI meminta angka UMK Banyumas naik menjadi Rp 2,5 juta. Angka
itu, sesuai dengan perhitungan SPSI terhadap kebutuhan hidup layak KHL di Kabupaten
Banyumas. ''Namun setelah dilakukan perundingan panjang, kami akhirnya menyetujui
besaran UMK Banyumas sebesar Rp 1.9 juta,'' katanya.

Meski demikian, dengan UMK hanya Rp 1.900.000 per bulan, dia meminta agar Pemkab
bisa memberikan dana kompensasi bagi para buruh . Dana kompensasi, digunakan sebagai
dana khusus bagi buruh yang mempunyai anak sekolah, khususnya anaknya sekolah di
jenjang pendidikan menengah.

''Dalam perhitungan kami, UMK Rp 1.900.000 hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan
makan, sandang dan sedikit kebutuhan lain. Kalau harus menanggung biaya lain seperti
kebutuhan anak sekolah, jelas tidak cukup,'' kata dia.

Untuk itu, dia berharap anak-anak buruh yang sekolah di tingkat SMA/SMK, bisa mendapat
kebijakan dari Pemkab berupa pemberian beasiswa. Dengan demikian, beban biaya hidup
para buruh tidak menjadi terlalu berat.

Mengenai teknisnya, menurut Haris, bisa dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan. ''Bila
usulan ini bisa dilaksanakan, maka apa yang dilakukan Pemkab Banyumas tentu menjadi
bentuk percontohan bagi daerah lain,'' katanya.

Menyikapi usulan SPSI, Bupati Achmad Husein mengatakan akan melakukan pengkajian.
''Kami sudah menerima usulan tersebut. Tapi kami belum bisa memutuskan karena harus
dikaji dulu,'' katanya.

Page 131 of 144.