Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 NOVEMBER 2019
P. 137
Syarat yang diajukan FPB Sukoharjo yakni berkaitan dengan penggunaan aturan
sebagai dasar penentuan UMK. Sebab buruh meminta menggunakan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menolak Peratuan
Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Tuntutan diajukan
karena buruh melihat selama ini penerapan dasar inflasi sangat merugikan
dibandingkan survei kebutuhan hidup layak (KHL).
"Penentuan UMK Tahun 2020 ini masih memakai dasar PP 78. Kami menerima
sekarang tapi menolak diterapkan tahun 2021 mendatang. Tahun depan harus ada
perubahan dengan mengacu KHL," lanjutnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo Bahtiyar Zunan
mengatakan, sudah mengetahui adanya pengumuman keputusan penetapan UMK
Tahun 2020 dari gubernur. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo hingga
sekarang masih menunggu turunya surat keputusan tersebut sebagai dasar
penerapan pembayaran UMK dari pengusaha ke buruh.
"Kami masih menunggu surat resminya dari gubernur. Setelah itu kami lakukan
tahapan sosialisasi ke pengusaha dan buruh," ujarnya. (Mam)
Page 136 of 144.
