Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 NOVEMBER 2019

"Kami ini yang bertahan menggelar aksi di Gedung Sate sekitar 500 orang akan
bertahan sampai kami melihat bentuk penetapan UMK oleh gubernur apa. Kalau
surat edaran ini jadi persoalan," paparnya.

Roy mengaku bingung dengan kebijakan yang dibuat Gubenur Jabar karena
berbeda dengan provinsi yang lain. Misalnya, Provinsi Jatim dan Jateng bentuknya
semua surat keputsuan. Sementara DKI Jakarta, bentuknya Peraturan Gurbernur.

"Kalau bentuknya SE itu seperti tak mentapkan UMK. Kami ga ngerti Gubernur Jabar
ini. Pokoknya, kami masih bertahan sampai melihat bentuk fisiknya," tegasnya.

Roy mengatakan, walaupun sudah bertemu dengan Wagub Jabar tapi buruh belum
puas karena belum ada keputusan. Dalam pertemuan tersebut, Wagub Jabar Uu
Ruzhanul Ulum hanya menyampaikan akan menandatangani. Formatnya, berbeda
dari tahun sebelmnya.

"Buruh kecewa kalau SE kan bukan ketetapan. Pemerintah kan aturannya meminta
gubernur menetapakan upah minum. Ini bermain kalimat," katanya.

Sementara menurut Kepala Disnakertrans Jabar, Ade Afriandi, untuk penetapan
UMK 2020, formatnya memang SE. Pertimbangannya, karena setiap tahun
penetapan dengan Surat Keputusan yang diusulkan Bupati/Walikota, dievaluasi oleh
Pemprov Jabar. Ternyata, selama ini banyak perusahaan yang mengajukan
penangguhan. Bahkan, ada yang mengajukan upah khusus.

"Ini pertimbangan kami menetapkan berbentuk SE karena ingin memenuhi semua
aspirasi stake holders," katanya.

Namun, kata Ade, bagaimana pun juga penetapan UMK 2020 tetap diputuskan oleh
Gubenur Jabar Ridwan Kami. Saat ini, semua pihak masih menunggu format
penetapan UMK untuk ditandatangani oleh gubernur Jabar yang masih berada di
Jakarta.

Saat ditanya tentang besaran kenaikan UMK, Ade mengatakan, prinsipnya semua
rekomendasi kenaikan UMK 2020 dari Bupati/Wali Kota se Jabar disetujui oleh
gubernur. "Sebelum diserahkan menjadi draft, semua 27 kabupaten/kota sudah
menyerahkan rekomendasi kemarin sudah diterima semua," katanya.

Page 138 of 144.