Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 NOVEMBER 2019
P. 134

Title          PENGUSAHA USUL UU KETENAGAKERJAAN SOAL UPAH DIKAJI LAGI
                Media Name     tempo.co
                Pub. Date      21 November 2019
                               https://bisnis.tempo.co/read/1275037/pengusaha-usul-uu-ketenagakerjaan -soal-upah-
                Page/URL
                               dikaji-lagi
                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive














               Sejumlah pengusaha Indonesia telah melakukan pertemuan intensif dengan Menteri
               Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam pertemuan tersebut,
               Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
               mengatakan mereka sepakat mengkaji ulang Undang-Undang Ketenagakerjaan.

               "Undang-Undang Ketenagakerjaan kami (Indonesia) cukup kaku, ongkos tenaga
               kerja juga tergolong tinggi," kata acara The 7th US-Indonesia Investment Summit di
               Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 21 November 2019.

               Aspek pertama yang akan dikaji yaitu formula perhitungan upah minimum. Hariyadi
               menilai, formula upah minimum selama ini, inflasi plus pertumbuhan ekonomi,
               menimbulkan masalah. Untuk 2020, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)
               ditetapkan 8,51 persen, inflasi 3,39 persen dan pertumbuhan 5,12 persen.

               "Kalau upah sebelumnya sudah tinggi, maka selanjutnya akan lebih tinggi," kata dia.
               Padahal, kata Hariyadi, di negara lain hanya memperhitungkan inflasi saja. Lalu,
               masing-masing sektor industri tersebut secara bipartit menetapkan upah minimum.

               Aspek kedua yaitu menghapus UMP yang merupakan upah minimum sektoral.
               Sebagai gantinya, pengusaha mengusulkan dua kategori upah saja, satu untuk
               Capital Intensive Industry atau Industri Padat Modal dan Labor Intensive Industry
               atau Industri Padat Karya.

               Aspek ketiga yaitu jumlah pesangon bagi tenaga kerja. Pengusaha mengusulkan
               jumlahnya hanya 17 kali gaji saja. Sementara saat ini, pengusaha harus membayar
               hingga 26 kali gaji.

               Akan tetapi, Hariyadi memastikan rencana ini masih dalam pembahasan, belum ada
               keputusan final. Feedback dan masukan dari berbagai pihak pun terus ditampung.
               "Jadi saya tidak bisa bilang akan seperti itu, kami masih sangat cair, ini kan harus
               dilihat dulu," kata dia.





                                                      Page 133 of 144.
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139