Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 NOVEMBER 2019
P. 62
jumlah pekerja muda dan permintaan tenaga kerja atau lowongan pekerjaan,"
katanya.
Kendati demikian, risiko kebocoran membayangi penyelenggaraan program itu jika
tidak dikelola dengan baik. Anggaran tersebut rentan bocor dan disalahgunakan
seperti Dana Desa.
Kekhawatiran itu dirasakan oleh Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad
Faisal. Ia menilai munculnya kebocoran dana muncul jika pemerintah gagal
menyeleksi dengan baik peserta yang ingin mengikuti pelatihan.
Untuk menangani hal tersebut, Faisal merasa pemerintah perlu menentukan sistem
kuota yang baik dengan mendesain perekrutan peserta.
"Sebelum diimplementasikan, kartu prakerja ini harus diperhatikan dari sistem
filtrasi desain eligibility -nya, atau siapa saja dengan kriteria yang betul-betul layak
membutuhkan program ini," ujarnya kepada CNNIndonesia.com .
Selain itu, Faisal juga berpendapat sistem penjaringan dan seleksi yang dilakukan
secara online dapat meningkatkan human error . Sebab, penyeleksi tidak bertatap
muka langsung dengan pendaftar sehingga lemah dari sisi sisi pengawasan.
"Proses seleksi, yang menentukan siapa saja yang dapat dan juga sistem
monitoring-nya itu penting supaya program efektif. Online memang memudahkan
tapi ditakutkan dapat menimbulkan human error karena tidak tatap muka, tapi
mesin yang menjalankan," tuturnya.
Setelah dijaring, lanjut Faisal, proses pendampingan pasca pelatihan juga harus
dilakukan secara intens. Menurutnya, pemerintah harus membuat mekanisme yang
dapat mengawasi dengan baik para peserta yang telah mengikuti pelatihan dan
sedang mencari kerja.
"Supaya betul-betul mengetahui modal yang telah diberikan tidak hanya hangus
begitu saja. Jadi jangan hanya sekedar membagikan kartu, kemudian di lepas.
Harus ada proses pendampingan, dan pemantauan lebih lanjut. Harus ada
pengarahan kepada pencari kerja tersebut," jelasnya.
Pemerintah akan menggelontorkan Rp10 triliun untuk membiayai Program Kartu
Prakerja. (CNN Indonesia/Djonet Sugiarto).
Senada, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi juga mencium potensi
kebocoran anggaran. Hal itu bisa terjadi dari permainan data penerima bantuan
program maupun pada balai latihan yang diikutsertakan dalam program.
Untuk mencegah kebocoran, sambungnya, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) bisa melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Page 61 of 144.
