Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 NOVEMBER 2019
P. 66
sangat berpengaruh terhadap sektor padat karya, jadi saya pertimbangkan,"
katanya di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (20/11).
Gubernur yang akrab disapa Emit itul mengakui keputusan soal upah ini setiap
tahun selalu menimbulkan dinamika sosial yang menurutnya tidak mudah.
Namun sebagai pemimpi, ia harus mengambil keputusan.
"Opsinya antara menetapkan UMK atau tidak. Kalau tidak menetapkan, maka buruh
diminta menyelesaikan kenaikannya. Jadi tetap naik, upah naik tapi disesuaikan oleh
kemampuan pabrik masing-masing. Tapi kalau besarannya dikunci lewat UMK, maka
akan ada perusahaan yang pasti gulung tikar karena oleh pengadilan dianggap
pidana," katanya.
Menurutnya opsi untuk tidak menetapkan UMK juga dilandasi payung hukum dari
Kementerian Tenaga Kerja yang memberi dua klausul, pertama wajib menetapkan
UMP (upah minimum provinsi) tapi dapat tetapkan UMK.
"Kata dapat ini artinya diserahkan pada situasi masing-masing. UMK selalu rutin, itu
dinamika tahunan, nanti kita hitung saja," katanya.
Emil menilai khusus Jawa Barat saat ini sudah terjadi disparitas upah buruh
antardaerah yang membelit keputusan terkait penyesuaian upah setiap tahun. Ia
menunjuk penyebabnya adalah aturan lama di tingkat pusat yang tidak seragam.
"Kalau sekarang ada formula dapat tetapkan UMK, itu enak. Tapi kan itu baru
berapa tahun terakhir. Tahun sebelumnya bisa ada yang naik 10 persen, 15 persen.
Itu yang membuat disparitas semakin tinggi. Jadi solusi pertama kami gunakan
formula nasional minimal membuat angka itu bisa diprediksi tidak sporadis,"
katanya.
Pemprov dalam jangka menengah ingin membuktikan buruh bisa sejahtera tanpa
menaikkan upah. Contohnya dengan mewajibkan pabrik membuat rumah atau
hunian dekat pabrik. (syarif abdussalam).
Page 65 of 144.
