Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 NOVEMBER 2019
P. 63
"Pengawasan tidak diawal, tapi di akhir. Setelah dinilai BPK, lakukan evaluasi, mana
kekurangan, mana masalahnya perbaiki," ujarnya.
Fithra mengingatkan pemerintah harus matang dalam menghitung anggaran yang
dibutuhkan, peruntukan dan hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan program
tersebut.
Langkah tersebut diperlukan agar nantinya Program Kartu Prakerja tidak hanya
dilaksanakan sekadar untuk memenuhi janji politik saja tanpa bisa benar-benar
memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Dampaknya harus jelas, jangan hanya program terselenggara tapi ternyata tidak
memberikan dampak dan manfaat ke masyarakat," jelasnya.
Bukan Jawaban Satu-satunya Sebenarnya, Program Kartu Prakerja bukan satu-
satunya jawaban yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk membantu
masyarakat memperoleh penghidupan yang layak. Fithra menilai masih ada masalah
lain yang perlu diatasi pemerintah. Salah satunya berkaitan dengan kurikulum
pendidikan kejuruan di dalam negeri.
Menurutnya, saat ini kurikulum sekolah kejuruan dan pelatihan di dalam negeri
cukup tertinggal dibandingkan negara lain.
Ketertinggalan tersebut sering membuat tenaga kerja yang dihasilkan oleh balai
latihan kerja atau sekolah kejuruan di dalam negeri tidak cocok dengan kebutuhan
industri.
Dengan kondisi tersebut, tidak mengherankan kalau sekarang ini jumlah lulusan
SMK yang menganggur cukup tinggi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase kontribusi pengangguran
lulusan SMK terhadap tingkat pengangguran terbuka sampai dengan Agustus 2019
kemarin mencapai 10,42 persen.
Tak hanya kurikulum, dari sisi kualitas instruktur pun Indonesia kalah jauh. Sebagai
pembanding Jerman.
Data yang dimilikinya, jumlah instruktur handal di balai latihan kerja mencapai 133
ribu orang. Tapi, balai latihan kerja di Indonesia hanya memiliki 2.000 instruktur.
Menurutnya, masalah tersebut harus segera diatasi. Kementerian Ketenagakerjaan
tidak bisa bekerja sendiri.
Mereka harus melibatkan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk
mengatasi masalah tersebut.
Page 62 of 144.
