Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 DESEMBER 2019
P. 111
mengatakan perwakilan Indonesia di Hong Kong telah mengikuti dan mendampingi
kasus yang dialami Yuli.
"Yang bersangkutan didakwa melanggar ketentuan imigrasi Hong Kong yaitu
melebihi izin tinggal atau overstay."
"Sesuai hukum Hong Kong, pelanggaran imigrasi masuk dalam kategori kasus
pidana dimana pelanggarnya diancam sanksi denda dan penjara maksimal 2 tahun,"
kata Judha dalam keterangan yang disampaikannya kepada ABC.
Terkait kecurigaan Yuli atas motif penahanan dirinya dan kecaman sejumlah
organisasi, Judha mengatakan Pemerintah Indonesia tak bisa berspekulasi tentang
kaitan proses hukum yang dihadapi Yuli dengan tulisan-tulisan yang
dipublikasikannya, mengenai demonstrasi di Hong Kong.
"Karena sesuai fakta persidangan, yang bersangkutan terbukti bersalah karena
melakukan pelanggaran keimigrasian. Pihak KJRI (Konsulat Jenderal RI) Hong Kong
senantiasa menghimbau masyarakat WNI di Hong Kong untuk selalu menghormati
dan mematuhi hukum setempat," terang Judha.
Di sisi lain, Yuli tak pernah merasa mendapatkan pendampingan atau bantuan dari
Pemerintah Indonesia melalui KJRI.
"Sejak awal saya langsung dibantu oleh majikan, pengacara dan beberapa NGO
(LSM) serta keluarga lokal yang memang teman saya dan mengikuti kasus saya dari
pertama."
Dan sampai Senin malam 2 Desember 2019, karena saya baru bisa mengakses hp
saya Senin malam, selama 28 hari di tahanan otomatis saya terpisah dari dunia luar,
di situ saya tidak mendapati satu pesan pun dari pihak KJRI yang menghubungi
saya."
"Saya malah mendapati pernyataan sikap mereka di media. Jadi saya bingung, apa
Page 110 of 141.
