Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 DESEMBER 2019
P. 113

sehingga dilakukan perundingan yang besaran tidak sesuai dengan Upah Minimum
               2020. Jadi, kedua belah pihak bisa menerima pun kalau jumlah di bawah UMK,"
               imbuhnya.

               Saut juga menegaskan, diktum 7 huruf D merupakan kebijakan tepat manakala
               melihat kondisi industri padat karya yang mengalami penurunan dalam
               keberlangsungan usahanya.

               Hal tersebut terlihat dari data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
               (Disnakertrans) Jabar. Dalam kurun 2016-2019, misalnya, 45 perusahaan industri
               garmen tutup, 4 perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja, 2 perusahaan
               pindah kab/kota di Jabar, dan 7 perusahaan lainnya pindah provinsi. Penutupan,
               pengurangan, dan perpindahan itu membuat 83.192 orang kehilangan pekerjaan.

               Menurut Saut, perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi
               memperbolehkan perusahaan pindah ke daerah yang upah minimun lebih rendah
               maupun tutup permanen -tanpa ada hambatan.

               "Bila pengusaha tidak mampu, ada kemungkinan untuk pindah. Pengusaha
               keberatan dengan UMK, dia punya hak untuk pindah ke UMK yang lebih rendah.
               Tidak ada hambatan. Kalau dalam UU kita disebutkan pengusaha yang pindah
               berhak membawa atau mem-PHK," ucapnya.

               "Yang saya khawatirkan bukan keputusan, tetapi dampak sosial ekonomi yang
               dihasilkan oleh perundang-undangan. Ada hak dari pekerja untuk mendapatkan
               kenaikan, tetapi para pekerja punya risiko kehilangan pekerjaan," tambahnya.

               Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan bahwa Kepgub dibuat dengan
               perhitungan tajam, rinci, dan mempertimbangkan semua hal. Itu dilakukan untuk
               mengakomodasi kepentingan semua pihak -pekerja maupun pengusaha.

               "Tujuan saya mencegah PHK, mencegah pindahnya perusahaan-perusahaan karena
               tidak sanggup UMK. Untuk pada karya, diinisiatifkan perlindungannya caranya
               bermartabat dengan poin yang sama sampaikan," kata Emil di Masjid Pusdai, Kota
               Bandung.

               "Yang penting semua harus ada persetujuan Pemerintah Provinsi. Jadi, kami
               wasitnya. Jadi, jangan ada yang mengaku mampu, tapi mengaku tidak mampu
               padahal dia mampu. Kita akan membuat mekanismenya," tutupnya

















                                                      Page 112 of 141.
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118