Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 DESEMBER 2019
P. 37
KJRI: Semua kewenangan otoritas Menanggapi hal ini, Konsulat Jenderal Republik
Indonesia (KJRI) Hong Kong menegaskan bahwa yang dilakukan oleh otoritas Hong
Kong terhadap Yuli adalah bentuk tindakan atas pelanggaran keimigrasian yaitu
tinggal melebihi waktu yang diijinkan (overstay).
Menurut Konsul Protokol dan Konsuler, KJRI Hong Kong, Erwin Akbar, KJRI tidak
dapat berspekulasi mengenai kaitan proses hukum Yuli dengan tulisan-tulisannya
tentang demonstrasi di Hong Kong.
"Sesuai keputusan pengadilan, Yuli dinyatakan bersalah telah melanggar aturan
keimigrasian Hong Kong dan dijatuhi sanksi hukum atas pelanggaran tersebut,"
jelas Erwin lewat pernyataan tertulisnya kepada DW Indonesia.
Ia juga menambahkan bahwa apa yang dilakukan Yuli selama berada di Hong Kong,
terkait kegiatan jurnalistiknya tidak bisa didefinisikan dengan jelas kegiatan seperti
apa.
"Kita tidak bisa mendefinisikan dengan jelas kegiatan jurnalistik mana yang sifatnya
'pekerjaan atau profesi &rsquo, atau volunteer atau sekedar hobi, itu semua
kewenangan otoritas Hong Kong," pungkasnya.
Yang jelas menurut KJRI Hong Kong, sanksi dan deportasi yang dikenakan kepada
Yuli berdasarkan putusan pengadilan adalah pelanggaran pidana aturan
keimigrasian yaitu overstay.
"Sesuai aturan setempat dan kontrak kerja, seseorang yang bekerja di Hong Kong
dengan visa kerja tertentu (misalnya Domestic Helper) hanya boleh melakukan
pekerjaan yang tertulis di kontrak kerjanya dan tidak diperbolehkan bekerja yang
lain atau bekerja pada majikan yang berbeda," jelasnya.
Ada tekanan politik Sementara International Domestic Workers Federation (IDWF)
yang memberikan pendampingan kepada Yuli selama menghadapi kasus ini,
mengecam keras otoritas imigras Hong Kong.
Koordinator regional Asia IDWF, Fish Ip, menyampaikan bahwa kebijakan
pemerintah Hong Kong harus dievaluasi kembali.
"Ini bukan hanya salah, tapi absurd. Karena Yuli telah bekerja selama 10 tahun di
Hong Kong. Dia adalah orang yang baik, mempunyai kemampuan yang tinggi dalam
pekerjaan. Orang-orang yang ia layani di Hong Kong sangat percaya padanya," ujar
Fish kepada DW Indonesia.
IDWF bahkan melihat ada upaya tekanan politik dalam kasus Yuli.
"Kasus seperti ini baru pertama kali terjadi, selama 20 tahun saya bekerja
mendampingi pekerja migran. Pemerintah Hong Kong memberikan tekanan politik
Page 36 of 141.
