Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020
P. 109

Title          PENGUSAHA WAJIB BAYAR THR H-7 LEBARAN
               Media Name     detik.com
               Pub. Date      12 Mei 2020
                              https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5010991/pengusaha-waji b-bayar-thr-h-
               Page/URL
                              7-lebaran
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewajibkan pengusaha untuk
               membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tepat waktu, dengan batas
               maksimal H-7 Lebaran.

               Peringatan itu terbit selang beberapa hari setelah Ida menerbitkan Surat Edaran
               (SE) nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
               Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus
               Desease 2019 (COVID-19).

               "THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh
               pengusaha kepada pekerja/buruh, paling lambat 7 hari sebelum hari raya
               keagamaan," kata Ida dalam keterangan resminya, Senin (11/5/2020).

               Dalam peringatan tertulisnya itu, Ida juga membeberkan ada denda 5% bagi
               pengusaha yang telat mencairkan THR. Denda ini pun tidak menghilangkan
               pengusaha untuk tetap membayar THR. Lalu, bagi pengusaha yang tak membayar
               akan diberikan sanksi.

               "Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh
               dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai
               sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha," tegas Ida.

               Sementara, di dalam SE yang diterbitkan pada Rabu (6/5) lalu itu memang memuat
               ketentuan kelonggaran pembayaran THR dalam bentuk penundaan atau pencicilan
               bagi pengusaha yang tak mampu membayar kepada pekerjanya sesuai regulasi
               yang berlaku.

               Namun, kelonggaran itu hanya diberikan pemerintah jika para pengusaha sudah
               memperoleh kesepakatan dari proses dialog dengan pekerja/buruh.

               "Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan
               keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai
               kesepakatan," jelasnya.

               Dialog tersebut dapat menyepakati beberapa hal, antara lain:






                                                      Page 108 of 243.
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114