Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020
P. 110

1. Perusahaan yang tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang
               ditentukan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat dilakukan
               secara bertahap,
               2. Perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang
               ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran
               THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang
               disepakati,
               3. Waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR Keagamaan.

               1. THR Wajib Cair H-7 Lebaran, Pengusaha: Buat yang Mampu
               Ketua Umum DPD HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) Provinsi DKI
               Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, peringatan Ida terkait membayar THR
               maksimal H-7 Lebaran ini hanya bisa dilaksanakan oleh pengusaha yang mampu.

               "Jadi peringatan yang baru saja itu menyampaikan bahwa bagi perusahaan yang
               mampu supaya membayar 7 hari sebelum Lebaran. Yang mampu loh," kata Sarman
               kepada detikcom, Senin (11/5/2020).

               Ia memahami, ketentuan pencairan THR H-7 Lebaran dan ada denda serta sanksi
               bagi yang terlambat/tidak membayar ini sesuai dengan peraturan perundang-
               undangan yang berlaku.

               Ia pun menyatakan di tengah pandemi Corona ini masih ada perusahaan-
               perusahaan di berbagai sektor yang mampu membayarkan THR penuh dan tepat
               waktu. Namun, lebih banyak pengusaha yang tidak mampu dari segi keuangan
               perusahaannya.

               "Nah jadi saya bilang tadi ada yang mampu, ada yang setengah mampu, tapi
               banyak sekali yang sama sekali tidak mampu," imbuh dia.

               Membacara peringatan Ida, menurut Sarman pengusaha yang tidak mampu
               memang masih bisa mengacu pada SE yang juga baru terbit. Namun, ia meminta
               agar Kemnaker memberikan sosialisasi terkait kebijakan THR di tengah pandemi ini
               agar tidak ada kesalahpahaman antara pengusaha dengan pegawai.

               Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia
               (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani juga mengatakan hal serupa. Peringatan Ida ini
               memang diperuntukkan bagi pengusaha yang mampu membayar THR tepat waktu.
               Namun, di tengah pandemi ini lebih banyak pengusaha yang tidak mampu
               membayarkan THR kepada pegawainya.

               "Kalau SE kan buat yang tidak bisa bayar on time. Kalau bisa bayar on time ya
               diharapkan memang bayar on time dong kalau memang bisa, kalau ada
               kemampuan. Tapi kan kita tahu perusahaan banyak yang tidak ada. Jadi makanya
               perlu ada arahan dari Bu Menteri kalau yang nggak bisa begini arahannya, caranya,"
               ujar Shinta kepada detikcom.




                                                      Page 109 of 243.
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115