Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020

Title MENAKER PASTIKAN PENGUSAHA TUNDA DAN CICIL THR KENA DENDA
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 11 Mei 2020
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200511120935-532-502015/menaker -
Page/URL
pastikan-pengusaha-tunda-dan-cicil-thr-kena-denda
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa perusahaan
yang menunda atau mencicil Tunjangan Hari Raya ( THR ) keagamaan tetap
mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang
Pengupahan.

Artinya, keputusan penundaan atau pembayaran THR dengan cara dicicil harus
diperoleh melalui dialog antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Selain itu, Ida juga memastikan bahwa kesepakatan mengenai waktu dan cara
pembayaran THR Keagamaan dan denda, tak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk membayar THR Keagamaan dan denda kepada pekerja/buruh.

Jika mengacu pada PP 78/2015, denda yang dimaksud tercantum dalam Pasal 58, di
mana pengusaha yang terlambat membayarkan THR akan didenda sebesar 5 persen
per hari sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha.

"Ada sanksi buat perusahaan yang tidak membayar sama sekali? Sesuai ketentuan
perundang-undangan, secara administrasi, tetap ada dendanya," kata Ida melalui
keterangan resminya, dikutip Senin (11/5).

Kendati demikian, Ida menyampaikan bahwa pengenaan denda tersebut harus
dibicarakan bersama buruh dan dilaporkan kepada dinas ketenagakerjaan setempat.

Selain itu, pengusaha juga perlu membuka secara transparan kondisi keuangannya
berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan dan membicarakannya dengan
para buruh secara bipartit.

"Dengan membuka ruang dialog, maka pengusaha dan pekerja mencari jalan
bersama antara bagaimana mengatasi pembayaran THR ini. Apakah dilakukan
secara bertahap, kalau ditunda sampai kapan, caranya bagaimana, itu dibicarakan
secara bipartit antara pengusaha dengan pekerja," sebut Ida.

Sebelumnya, Ida menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di
Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam SE tersebut, dijelaskan bahwa perusahaan yang tidak mampu membayar

Page 180 of 243.