Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020

Beda dengan ASN Anggota TNI Polri maupun pensiunan, THR bagi kaum buruh
masih belum jelas alias tidak ada kepastian.

Pemerintah justru menyerahkan urusan pembayaran THR buruh yang sudah
diwajibka oleh undang-undang, kepada pengusaha dan buruh untuk
menyelesaikannya secara dialog.

Cilakanya pemerintah sudah mengeluarkan aturan bahwa pengusaha bisa menunda
pembayaran THR, atau mengangsur THR, asalkan ada persetujuan dari buruh.

Aturan pemerintah itu tertuang di Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No
M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan pemberian THR Keagamaan Tahun 2020
di Perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-19 menjadi dasar itu.

Dalam surat tertanggal 6 Mei 2020 kepada para Gubernur, Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah menyampaikan empat poin.

Pertama meminta gubernur memastikan perusahaan di wilayahnya membayarkan
THR kepada buruh.

Kedua , pemerintah membuka opsi bagi perusahaan yang tidak mampu bayar tepat
waktu bisa mencari solusi bersama dengan dialog dengan buruh. Dialog itu harus
didasari laporan keuangan internal perusahaan yang transparan agar tercapai
kesepakatan. Kesepakatan bisa berupa mengangsur pembayaran THR, penundaan
dalam jangka waktu tertentu, serta menetapkan waktu pembayaran dan
merumuskan denda atas penundaan pembayaran itu.

Ketiga , kesepakatan itu harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Keempat , kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR maupun denda
tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayarkan THR tahun 2020.

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) setuju adanya
denda penundaan. Pengusaha yang terlambat membayar THR bisa dikenai denda
sebesar beberapa persen dari total THR yang seharusnya diberikan ke pekerja.
Namun KSPI tetap akan menggugat Surat Menaker ini ke PTUN karena
bertentangan PP No 78 Tahun 2015 soal Pengupahan.

Page 183 of 243.