Page 182 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020
P. 182
THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan bisa melakukan pembayaran secara bertahap.
Kemudian bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu
yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka
pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang
disepakati.
"Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh tersebut harus dilaporkan oleh
perusahaan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan setempat," kata Ida mengutip SE THR.
Selanjutnya, agar pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2020 efektif, Ida
berharap gubernur daerah membentuk Pos Komando (Posko) THR Keagamaan
Tahun 2020 di masing-masing provinsi dengan memperhatikan prosedur/protokol
kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
Para gubernur juga diminta menyampaikan SE Menaker ini kepada Bupati dan
Walikota dan pemangku kepentingan di wilayahnya.
Dalam penyusunan Surat Edaran THR Keagamaan ini, Ida menyatakan Kemnaker
telah melakukan beberapa kali dialog dengan para pengusaha yang tergabung
dalam Apindo serta dialog dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.SE THR ini pun
telah dibahas dan menjadi kesepakatan bersama Lembaga Kerja Sama Tripartit
Nasional (LKS Tripnas) dalam sidang pleno LKS Tripnas.
Yaitu, pada poin 2 yang menyatakan penyusunan pelaksanaan THR dengan
mempertimbangkan kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19 dengan
menambahkan Laporan Keuangan tingkat Perusahaan.
(hrf/bir).
Page 181 of 243.
