Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020
P. 188
"THR ini hanya diberikan seluruh pelaksana dan seluruh TNI, Polri, Hakim, dan
Hakim Agung yang setara dengan jabatan eselon III. Eselon I dan II dan fungsional
setara dan pejabat negara tidak akan mendapatkan THR ," jelas Sri Mulyani.
Bagaimana dengan Pegawai Swasta? Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menegaskan pengusaha wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, ada sanksi yang akan diberikan bagi perusahaan yang tidak memenuhi
hak-hak para pekerjanya.
"Ada sanksi buat perusahaan yang tidak membayar sama sekali? Sesuai ketentuan
perundang-undangan, secara administrasi, tetap ada dendanya. Itu pun juga harus
dibicarakan dan kemudian pengusaha melaporkan hasil kesepakatannya ke dinas
ketenagakerjaan setempat," kata Ida di Jakarta, Sabtu (9/5/2020).
Sanksi tersebut merujuk Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di
Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
"THR adalah pendapatan non upah yang harus dibayar pengusaha kepada pekerja
ini sesuai dengan ketentuan PP 78/2015 tentang Pengupahan," ujarnya.
Disebutkan dalam SE THR bahwa perusahaan yang tidak mampu membayar THR
pada waktu yang ditentukan, solusinya adalah melalui dialog terbuka antara
pengusaha dengan pekerja/buruh.
Menaker Ida meminta pengusaha harus transparan membuka kondisi keuangannya
berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan.
"Segera dialogkan secara bipartit. Pengusaha dan pekerja mencari jalan bersama
bagaimana mengatasi pembayaran THR ini. Apakah dilakukan secara bertahap,
kalau ditunda sampai kapan atau caranya bagaimana," imbau Ida.
Menaker juga mengharapkan Gubernur untuk membentuk Pos Komando (Posko)
THR Keagamaan Tahun 2020 di masing-masing provinsi dengan memperhatikan
protokol kesehatan Covid-19.
Adapun Gubernur diminta untuk menyampaikan SE THR kepada Walikota dan Bupati
serta pemangku kepentingan di wilayahnya.
Dalam penyusunan SE THR Keagamaan, Kemnaker telah melakukan beberapa kali
dialog dengan para pengusaha yang tergabung dalam Apindo serta dialog dengan
Serikat Pekerja/Serikat Buruh.[?][?][?][?][?] Sumber: Kontan/Tribunnews.com.
Page 187 of 243.
