Page 193 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020
P. 193

Title          KINI MENAKER WAJIBKAN THR CAIR H-7 LEBARAN
               Media Name     detik.com
               Pub. Date      11 Mei 2020
                              https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5010588/kini-menaker -wajibkan-thr-
               Page/URL
                              cair-h-7-lebaran
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive







               Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewajibkan para pengusaha
               untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tepat waktu, dengan
               batas maksimal H-7 Lebaran.

               "THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh
               pengusaha kepada pekerja/buruh, paling lambat 7 hari sebelum hari raya
               keagamaan," kata Ida dalam keterangan resminya, Senin (11/5/2020).

               Ida menegaskan, pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan pada
               pekerja akan dikenai denda sebesar 5%. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk
               kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
               untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh. Sedangkan,
               pengusaha yang tak membayar akan dikenakan sanksi.

               Hal tersebut menurutnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
               (Permenaker) nomor 6 tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di
               perusahaan.

               "Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh
               dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai
               sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha," tegas Ida.

               Adapun Surat Edaran (SE) Menaker nomor: M/6/HI.00.01/V/2020 tentang
               Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa
               Pandemi COVID-19 menurutnya memang memberikan kelonggaran dalam bentuk
               penundaan atau pencicilan bagi pengusaha yang tak mampu membayar THR
               kepada pekerjanya sesuai regulasi yang berlaku.

               Namun, kelonggaran itu hanya diberikan pemerintah jika para pengusaha sudah
               memperoleh kesepakatan dari proses dialog dengan pekerja/buruh.

               "Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan
               keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai
               kesepakatan," jelasnya.

               Dialog tersebut dapat menyepakati beberapa hal, antara lain:




                                                      Page 192 of 243.
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198