Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020

Title COVID-19, MAYORITAS PENGUSAHA HOTEL TIDAK MAMPU BAYAR THR
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 11 Mei 2020
https://mediaindonesia.com/read/detail/312074-covid-19-mayoritas-pengu saha-hotel-
Page/URL
tidak-mampu-bayar-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

KETUA Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi
Sukamdani menyebut mayoritas pengusaha hotel sudah tidak mampu membayarkan
Tunjangan Hari Raya (THR) karyawannya. Ia memperkirakan, sekitar 50 persen
pengusaha perhotelan akan melakukan penundaan pembayaran THR hingga akhir
tahun. "Itu yang kondisinya 'kering'. Sebagian yang punya uang, mungkin cuma
memberi 10 persen, 20 persen, jumlahnya tidak besar, sesuai cashflow mereka,"
katanya yang dihubungi dari Jakarta, Senin (11/5).

Menurut Hariyadi, ketidakmampuan membayar THR kepada karyawan untuk
Lebaran kali ini lantaran dana (cashflow) perusahaan yang tidak berputar karena
operasional yang terganggu mewabahnya Covid-19. Padahal, mampu atau tidaknya
perusahaan membayarkan THR tergantung dana yang dimiliki di tengah kondisi
aliran dana yang tersendat seperti saat ini. "Kembali lagi ke masalah cashflow
perusahaan, kalau punya dana, mereka pasti bisa bayarkan walaupun tidak penuh.
Kalau sama sekali kering (dananya), itu mau tidak mau mereka minta tunda,"
katanya.

Hariyadi mengatakan situasi yang berat seperti saat ini cukup menekan dunia
usaha. Namun, ia mengaku pengusaha sudah tidak bisa berkutik jika kondisi
keuangan mengalami kesulitan.

"Memang kondisi begini sudah tidak bisa dipaksa apapun itu. Mau didemo, atau
pemerintah mencabut izin usaha, sudah tidak ada gunanya karena yang penting
cashflow," katanya.

Sebelumnya, keluar Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
bernomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran tersebut, Menaker meminta kepada seluruh perusahaan untuk
membayarkan THR keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Namun demikian, Menaker membuka ruang untuk berdialog mencari solusi bagi
pengusaha, serikat pekerja dan pekerja/buruh jika perusahaan tidak mampu
membayarkan THR sesuai waktu yang ditentukan. (OL-12).

Page 196 of 243.