Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020
P. 198

Title          MENAKER : PENGUSAHA YANG TAK BAYAR THR PEKERJA AKAN DIKENAI DENDA
               Media Name     suara.com
               Pub. Date      11 Mei 2020
                              https://www.suara.com/bisnis/2020/05/11/193539/menaker-pengusaha-yang- tak-bayar-
               Page/URL
                              thr-pekerja-akan-dikenai-denda
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive







               Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengimbau pengusaha untuk
               membayar THR pekerja paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Pengusaha yang
               terlambat membayar THR kepada pekerja/buruh akan dikenai denda, sedangkan
               pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif hingga
               penghentian sebagian usaha

               "THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh
               pengusaha kepada pekerja/buruh, paling lambat 7 hari sebelum hari raya
               keagamaan," katanya, saat berkoordinasi dengan Kepala Disnaker Se-Indonesia
               melalui sambungan video di Jakarta, hari Senin (11/5).

               THR keagamaan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6
               Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di
               Perusahaan. Permenaker tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan
               Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

               "Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh
               dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai
               sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha," jelas Ida.

               Sebelumnya, Kemnaker juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri
               Ketenagakerjaan RI Nomor: M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian
               THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19
               (selanjutnya disebut SE THR).

               Melalui SE ini, para gubernur seluruh Indonesia diminta untuk memastikan
               perusahaan membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan
               peraturan perundang-undangan.

               "Semangat surat edaran ini memang mendorong dialog untuk mencapai
               kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Bila ada pengusaha yang tak mampu
               membayar THR, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR
               Keagamaan," ujar Menaker.

               Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh
               dikenai denda sebesar 5 persen. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk
               kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha



                                                      Page 197 of 243.
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203