Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020
P. 195

Title          PHRI: MAYORITAS PENGUSAHA HOTEL TAK SANGGUP BAYAR THR
               Media Name     antaranews.com
               Pub. Date      11 Mei 2020
                              https://www.antaranews.com/berita/1485024/phri-mayoritas-pengusaha-hot el-tak-
               Page/URL
                              sanggup-bayar-thr
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               Jakarta - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi
               Sukamdani menyebut mayoritas pengusaha hotel sudah tidak mampu membayarkan
               Tunjangan Hari Raya (THR) karyawannya.

               Ia memperkirakan, sekitar 50 persen pengusaha perhotelan akan melakukan
               penundaan pembayaran THR hingga akhir tahun.

               "Itu yang kondisinya 'kering'. Sebagian yang punya uang, mungkin cuma memberi
               10 persen, 20 persen, jumlahnya tidak besar, sesuai cashflow mereka," katanya
               yang dihubungi dari Jakarta, Senin.

               Menurut Hariyadi, ketidakmampuan membayar THR kepada karyawan untuk
               Lebaran kali ini lantaran dana ( cashflow ) perusahaan yang tidak berputar karena
               operasional yang terganggu mewabahnya COVID-19.

               Padahal, mampu atau tidaknya perusahaan membayarkan THR tergantung dana
               yang dimiliki di tengah kondisi aliran dana yang tersendat seperti saat ini.

               "Kembali lagi ke masalah cashflow perusahaan, kalau punya dana, mereka pasti bisa
               bayarkan walaupun tidak penuh. Kalau sama sekali kering (dananya), itu mau tidak
               mau mereka minta tunda," katanya.

               Hariyadi mengatakan situasi yang berat seperti saat ini cukup menekan dunia
               usaha. Namun, ia mengaku pengusaha sudah tidak bisa berkutik jika kondisi
               keuangan mengalami kesulitan.

               "Memang kondisi begini sudah tidak bisa dipaksa apapun itu. Mau didemo, atau
               pemerintah mencabut izin usaha, sudah tidak ada gunanya karena yang penting
               cashflow ," katanya.

               Sebelumnya, keluar Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
               bernomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
               Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi COVID-19.





                                                      Page 194 of 243.
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200