Page 192 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020
P. 192
2019 (Covid-19).
"Diminta kepada Gubernur untuk memastikan perusahaan agar membayar THR
Keagamaan kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan," tulis Ida dalam surat tersebut pada 6 Mei 2020, dikutip Kamis (7/8).
Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan bakal menggugat SE Menaker tersebut karena
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang
Pengupahan.
Pertentangan terjadi karena dalam Pasal 7 PP 78 sudah dijelaskan bahwa THR wajib
diberikan paling lambat sepekan hari sebelum hari raya keagamaan. Jika pengusaha
terlambat membayarkan THR, mereka akan dikenakan sanksi berbentuk denda
sebesar 5% per hari sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha.
Dengan demikian, jika pengusaha mencicil THR, maka KSPI bakal menuntut denda
seperti tertuang dalam beleid tersebut.
"KSPI akan menuntut perusahaan untuk membayar denda, kalau mau pakai SE
Kemenaker. Karena yang dijadikan payung hukum THR itu PP 78, dan SE
kemenaker bertentangan dengan PP 78," ujarnya Jumat (8/5) pekan lalu.
Ida meminta surat edaran itu tidak menjadi polemik lagi. Pasalnya, dalam
merumuskan surat edaran, Kemnaker sudah cukup berhati-hati.
"Kami sudah berupaya untuk berhati-hati. Upaya tersebut kami wujudkan dengan
mengajak dialog serikat pekerja dan pengusaha. Bahkan kesepahaman bersama
juga sdh dapat dicapai melalui LKS Tripartit Nasional," kata.
(hrf/agt).
Page 191 of 243.
