Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2019
P. 110
dunia usaha 50-70 persen lulusan S1 tidak siap kerja.
Oleh sebab itu, saat ini dibutuhkan supaya pemerintah membantuk Dewan Vokasi
Nasional (DVN), sebuah lembaga pemerintah non departemen. Fungsi utamanya
adalah mengatur seluruh perencanaan kebutuhan tenaga kerja.
"Profesi apa saja yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, kapan, di mana, bagaimana
jenis kompetensinya, bagaimana sertifikasinya dan lain-lain, itu di urus oleh DVN,"
katanya.
Masih menurut Dita, ide ini bukan latah atau asal-asalan. Selama ini banyak
kementerian punya anggaran pelatihan sendiri, punya Balai Latihan sendiri. Namun
perencanaan penggunaan anggaran itu tergantung keinginan masing-masing
kementerian saja, bukan hasil dari perencanaan kebutuhan bersama yang terpadu.
Dewan atau Badan Vokasi ini tidak mengelola anggaran pelatihan. Anggaran itu bisa
tetap di kementerian masing-masing. Namun alokasinya harus sesuai dengan
kebutuhan nasional yang direncanakan secara terpadu.
"Jangan sampai yang dibutuhkan user apa, yang dilatih apa. Dewan Vokasi juga full
melibatkan para user atau dunia usaha dalam perencanaan dan eksekusinya,"
ungkapnya.
Sehingga baginya, tekad Presiden Jokowi perlu dicarikan pola koordinasi yang pas,
salah satunya bisa melalui Dewan Vokasi. Badan ini nantinya ada di bawah
koordinasi Menko Perekonomian, bukan Menko PMK.
"Kenapa? Karena soal kompetensi SDM adalah soal employment, soal lapangan
kerja, soal produktivitas. Masalah sosial itu eksesnya saja," pungkasnya.
Page 109 of 139.
