Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2019

Title 55 JUTA ANGKATAN KERJA LULUSAN SD, INDONESIA PERLU DEWAN VOKASI NASIONAL
Media Name sindonews.com
Pub. Date 22 Juli 2019
https://nasional.sindonews.com/read/1422642/15/55-juta-angkatan-kerja- lulusan-sd-
Page/URL
indonesia-perlu-dewan-vokasi-nasional-1563789040
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

PKB mendukung visi Presiden Jokowi untuk fokus pada peningkatan sumber daya
manusia (SDM) pada periode kedua kepemimpinannya karena faktanya, masih ada
42,2% dari 131 juta atau 55 juta angkatan kerja hanya lulusan SD. Mereka
mayoritas bekerja di sektor pertanian, perikanan dan konstruksi.

"Bayangkan, menurut data BPS ini ada 55 jutaan orang yang sekolahnya hanya
sampai SD, bahkan tidak tamat. Tidak heran tingkat literasi anak-anak kita di bawah
rata-rata 72 negara lain. Kalau negara tidak intervensi habis-habisan melatih
mereka, semua harapan revolusi digital 4.0 dan sejenisnya ya susah kesampaian,"
kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Dita Indah Sari di Jakarta, Senin
(21/7/2019).

Menurut Dita, tekad ini harus diikuti dengan penataan kelembagaan, perencanaan
kebutuhan tenaga kerja dan pelibatan secara penuh dunia usaha sebagai pengguna.
Karena, percuma saja harus keluar uang banyak untuk melatih sementara SDM
tersebut tidak diserap industri karena skill-nya tidak cocok. Ditambah lagi fakta 50-
70% lulusan S-1 tidak siap kerja."Menurut saya menjadi kebutuhan nasional untuk
dibentuk semacam Dewan Vokasi Nasional, sebuah lembaga pemerintah non
departemen. Fungsi utamanya adalah mengatur seluruh perencanaan kebutuhan
tenaga kerja. Profesi apa saja yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, kapan, dimana,
bagaimana jenis kompetensinya, bagaimana sertifikasinya dan lain-lainnya,"
usulnya.

Dia menjelaskan bahwa ide ini bukan latah atau asal-asalan. Selama ini, banyak
kementerian punya anggaran pelatihan sendiri berupa Balai Latihan. Namun
perencanaan penggunaan anggaran itu tergantung keinginan masing-masing
kementerian dan bukan hasil dari perencanaan kebutuhan bersama yang terpadu.

Dewan atau Badan Vokasi ini tidak mengelola anggaran pelatihan, karena anggaran

Page 106 of 139.