Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2019
P. 105
Terkait dengan pendidikan tinggi vokasi, pemerintah mendorong peningkatan
jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi. Yakni dari 721 ribu mahasiswa pada 2019
menjadi sekitar 2,7 juta mahasiswa pada 2024. Upayanya dengan meningkatkan
jumlah kapasitas perguruan tinggi vokasi non politeknik menjadi 572 ribu
mahasiswa pada 2024.
Sedangkan, daya tampung politeknik juga akan terus ditingkatkan dari 365 ribu
mahasiswa di tahun ini menjadi 731 ribu mahasiswa di 2024. Pemerintah juga akan
mendorong penambahan jumlah program studi (prodi) sektor-sektor prioritas
nasional dengan membangun 265 politeknik baru hingga 2024.
Di samping kuantitas, perguruan tinggi vokasi juga perlu didorong dari segi kualitas,
agar semakin membaik dan mempunyai lulusan berdaya saing tinggi. Untuk itu,
diperlukan revitalisasi dan terobosan pada pendidikan tinggi vokasi.
Terobosan tersebut dilakukan dengan menyusun kurikulum berbasis industri dengan
pola 3-2-1, yaitu tiga semester teori di kampus, kemudian dua semester praktik di
industri, dan satu semester praktik yang dapat dilanjutkan di industri ataupun
kampus.
Selanjutnya, dosen produktif perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui ToT, baik di
dalam maupun luar negeri, termasuk melibatkan dosen yang berasal dari industri
(silver expert). Demikian halnya dengan sarana-prasarana di kampus juga perlu
ditingkatkan supaya sesuai dengan yang ada di industri.
Selain itu, diberlakukan sistem pendidikan vokasi Multi Entry Multi Exit, yaitu
mahasiswa bebas untuk masuk atau keluar saat mengikuti pendidikan vokasi untuk
bekerja, dan diperkenankan masuk kembali pada tahun ajaran berikutnya untuk
melanjutkan studi.
Strategi yang sangat penting berikutnya adalah mewajibkan perguruan tinggi vokasi
memiliki mitra industri. Hal ini untuk memastikan terwujudnya link and match antara
kebutuhan industri dan kompetensi lulusan pendidikan tinggi vokasi. Sebaliknya,
pemerintah pun terus berupaya untuk mendorong industri terlibat dalam
pengembangan vokasi.
"Supaya lebih banyak industri yang terlibat dalam pengembangan vokasi,
pemerintah melakukan terobosan kebijakan. Yakni memberikan insentif pajak super
deduction tertinggi sebesar 200 persen, yang telah diterbitkan pada bulan ini dalam
bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 2019," beber Menko Darmin.
Kemudian, PP ini akan disusun aturan turunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
yang akan mengatur mekanisme pemberian fasilitas insentif tersebut. Untuk
mempermudah Wajib Pajak (WP) memanfaatkan fasilitas super deduction, prosedur
dilakukan secara online melalui OSS, dengan tujuan menghindari proses birokrasi
yang panjang.
Page 104 of 139.
