Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2019
P. 104
Title HINGGA 2024, PEMERINTAH AKAN MEREVITALISASI TIGA TINGKATAN LEMBAGA VOKASI
Media Name indopos.co.id
Pub. Date 22 Juli 2019
https://www.indopos.co.id/read/2019/07/22/182288/hingga-2024-pemerinta h-akan-
Page/URL
merevitalisasi-tiga-tingkatan-lembaga-vokasi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sebanyak
55 persen orang Indonesia yang bekerja memiliki pendidikan tertinggi hanya
setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Karena itu kata dia, pemerintah akan
sangat fokus terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi.
Fokus pemerintah dalam bidang vokasi sampai 2024 adalah merevitalisasi 3
tingkatan lembaga vokasi. Yakni Politeknik untuk menyiapkan tenaga kerja high
level thinking. Kemudian, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menyiapkan
tenaga kerja level operator.
Serta Balai Latihan Kerja (BLK) yang ditujukan untuk memberikan pelatihan bagi
angkatan kerja berpendidikan rendah. Re-skilling bagi tenaga kerja terdampak krisis
ekonomi atau otomatisasi, dan up-skilling agar angkatan kerja mampu beradaptasi
dengan teknologi baru.
Sejalan dengan fokus terhadap ketiga lembaga tersebut, untuk melakukan
revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi tak dapat dilakukan secara parsial.
Tetapi harus komprehensif dari hulu sampai hilir.
"Sains memang tetap dibutuhkan, tapi vokasi tak kalah diperlukan, sebab kita ingin
menjawab tantangan masa kini di mana ada persaingan dengan negara lain," ujar
Menko Perekonomian Darmin Nasution di Depok, Senin (22/7/2019).
Hal tersebut dimulai dengan mereformasi lembaga vokasi melalui penyesuaian
kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri. Memperbanyak tenaga pengajar
produktif melalui Training of Trainer (ToT). Hingga memperbaiki sistem sertifikasi
serta meningkatkan kualitas akreditasi lembaga vokasi. "Oleh karena itu, kita
membutuhkan satu kelembagaan sertifikasi dan akreditasi tingkat nasional," jelas
Menko Darmin.
Sehingga kata dia, kita bisa semakin mengembangkan vokasi. Standarnya akan bisa
sama antara satu kota dengan lainnya. "Ini namanya basis scaleability yang
menyatarakan kompetensi secara nasional," ujar Menko Darmin.
Page 103 of 139.
