Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2019
P. 102
Kabar atau informasi itu ditunggu karena selama ini mayoritas TKI yang dikirim
secara ilegal dan banyak yang terlantar setelah tiba di Malaysia. Bahkan, ada
beberapa yang mendapat tindak kekerasan, tidak mendapatkan pekerjaan dan
kembali lagi ke Indonesia dengan cara ilegal pula.
Petrus Muju yang juga Kepala Desa Done menjelaskan daerahnya selama ini
menjadi kantong PMI/TKI lebih dari dua dekade lalu. Dengan program Desmigratif
dan LTSA, Desa Done sudah mengirimkan tiga PMI/TKI pada Maret 2019 lalu secara
legal.
"Lima yang mendaftar, tetapi hanya tiga yang bisa dikirim ke Malaysia. Dua yang
tidak lolos karena faktor kesehatan," katanya.
Sebagai informasi Desa Done menjadi perhatian khusus dalam menekan jumlah
PMI/TKI ilegal. Pada Oktober 2018, desa tersebut dikunjungi langsung oleh Menteri
Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Saat berdialog dengan warga, Hanif menekankan
Presiden Joko Widodo memiliki perhatian besar terhadap isu PMI/TKI di NTT karena
termasuk pada zona darurat human trafficking. Untuk itu, dia berpesan kepada
pemerintah daerah untuk lebih fokus pada isu peningkatan kompetensi sumber daya
manusia (SDM) NTT dan perlindungan pekerja migran.
Dalam mendukung para PMI/TKI tersebut, pemerintah melalui Kementerian Tenaga
Kerja menggalakkan Program Desmigratif. Sasarannya pada desa-desa kantong
PMI/TKI dengan memberikan berbagai pelatihan ketrampilan dan kegiatan usaha
ekonomi produktif. Selain pemberdayaan ekonomi melalui usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM), Program Desmigratif juga memberikan penyuluhan, informasi
tentang peluang kerja, membangun koperasi, dan secara bersama mengasuh anak-
anak yang ditinggal orang tuanya berangkat ke luar negeri.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga membangun LTSA di sejumlah sentra PMI/TKI.
Kehadiran LSTA tersebut merupakan salah satu solusi dalam mencegah pengiriman
PMI/TKI ilegal atau praktik perdagangan manusia (human trafficking). NTT
merupakan salah satu kantong praktik perdagangan manusia dan rawan tindak
pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam tiga tahun terakhir, ada ribuan kasus
TPPO dan dikirim secara ilegal ke luar negeri tanpa kompetensi tertentu sehingga
tidak sedikit yang akhirnya menjadi korban perbudakan dan akhirnya meninggal
dunia.
LTSA merupakan layanan bersama dari delapan instansi untuk mempermudah
pengiriman dan penempatan TKI/PMI secara legal ke luar negeri. Selain LTSA Sikka,
NTT sudah mempunyai tiga LTSA terdahulu yang beroperasi di Kota Kupang dan
Kabupaten Kupang melayani seluruh wilayah di daratan Timor, satu di Kabupaten
Sumba Barat Daya melayani seluruh warga dari empat kabupaten di Pulau Sumba.
Page 101 of 139.
