Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 143
atau buruh sesuai perundang-undangan yang berlaku. Jika perusahaan tidak
mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan, solusi atas persoalan tersebut
hendaknya diperoleh malalui proses dialog antara pengusaha dan para pekerja.
"Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan
keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai
kesepakatan," tulis surat tersebut yang dikutip JawaPos.com. Kamis (7/5).
Kemudian, apabila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada
waktu yang ditentukan sesuai dengan perundang-undangan, pembayaran dapat
dilakukan secara bertahap. Lalu, jika perusahaan tidak mampu membayar THR
sama sekali, pembayaran dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu
tertentu yang disepakati.
Selanjutnya, dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pemberian THR di tahun ini,
Kemenaker mengintruksikan untuk membentuk pos komando (posko) THR
Keagamaan Tahun 2020 di masing-masing provinsi dengan memperhatikan protokol
kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa di tengah pandemi seperti
sekarang ini, para perusahaan diminta untuk membayar THR. Namun, agar saling
menguntungkan, perusahaan dan karyawan harus mencapai kesepakatan bersama.
"Kami mendorong pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan Tahun 2020 ini oleh
perusahaan kepada pekerja atau buruhnya dan memberikan alternatif solusi cara
pembayaran melalui kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh,"
tegasnya melalui telekonferensi pers, Jumat (1/5).
Page 142 of 276.
