Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 146
Menaker Ida Fauziyah merilis surat edaran (SE) soal THR di tengah pandemi Virus
Corona atau Covid-19.
SE tersebut bernomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi
Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).
Surat edaran tersebut berisikan permintaan Menaker kepada Gubernur untuk
memastikan seluruh perusahaan membayar THR sesuai atura ketenegakerjaan yang
berlaku.
Apabila perusahaan menyatakan sulit membayar THR maka harus ada proses dialog
antara pihak pengusaha dan para pekerja.
Dialog tersebut harus dilandasi rasa kekeluargaan dan informasi yang utuh tentang
kondisi keuangan terkini.
"Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi laporan keuangan
internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan,"
jelas Menaker dalam surat edaran tersebut.
Menurut Ida, berdasarkan dialog tersebut, pengusaha dan para pekerja dapat
menyepakati beberapa hal.
Pertama, bila perusahaan tidak dapat membayar THR secara penuh pada waktu
yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pembayaran
THR dapat dilakukan secara bertahap.
Kedua, bila perusahaan tidak mampu membayar sama sekali THR pada waktu yang
ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembayaran
THR dapat ditunda sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati.
Ketiga, soal waktu dan tata cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR
keagamaan.
Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja tersebut harus dilaporkan ke dinas
ketenagakerjaan setempat.
Hal utama dalam surat edaran tersebut adalah kesepakatan mengenai waktu dan
cara pembayaran THR keagamaan.
Perlu diingat, denda tidak akan menghilangkan kewajiban pengusaha membayar
besaran THR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Tribunnewswiki.com/Ron)
Page 145 of 276.
