Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 148
Kemudian, kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh itu harus dilaporkan
oleh perusahaan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang ketenagakerjaan setempat.
"Kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR Keagamaan dan denda
tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar THR Keagamaan dan
denda kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020," ia menjelaskan.
Di sisi lain, ia meminta kepada gubernur di masing-masing provinsi untuk
membentuk Pos Komando (Posko) THR Keagamaan Tahun 2020 dengan
memperhatikan prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Hal
ini dilakukan dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pemberian THR Keagamaan
tahun ini.
"Serta menyampaikan SE ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan
terkait di wilayah saudara," katanya.
Surat edaran ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Lalu
ditembuskan ke presiden dan wakil presiden, menteri, Ketua Umum Dewan
Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan pimpinan
konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh.
Page 147 of 276.
