Page 153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 153
IOJI ingin proses penyelidikan terhadap tiga agensi itu berdasarkan Pasal 87 UU
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia, lalu Pasal 13 UU
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
IOJI mendesak Kemenaker mengevaluasi tiga perusahaan itu. Kemenaker diminta
memberikan sanksi jika tiga agensi itu terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus
ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (2),
dan Pasal 62 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia.
Selain itu, IOJI juga meminta Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri
dan Kementerian Kelautan dan Perikanan ikut mengusut kasus ini. Kemenhub
diminta untuk memeriksa izin usaha dari tiga agensi itu.
"Manning agency memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal
(SIUPPAK), Kemenhub perlu melakukan pemeriksaan dan evaluasi kepatuhan serta
menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan SIUPPAK manning agency,"
ucap Achmad.
Sementara untuk Kemlu, IOJI meminta agar segera melakukan koordinasi dengan
Pemerintah China. Dalam koordinasi itu, pemerintah China diminta menjamin hak
dan kebutuhan ABK WNI yang bekerja di Dalian Ocean Fishing Co., Ltd selaku
pemilik kapal.
Terakhir untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), IOJI ingin mereka
segera melapor ke Regional Fisheries Management Organization (RFMO), terkait
dugaan penangkapan spesies hiu yang dilarang oleh kapal milik China itu untuk
kemudian diambil siripnya.
"Agar terhadap kapal-kapal tersebut dilaksanakan pemeriksaan dan selanjutnya
ditindaklanjuti dengan dimasukannya kapal-kapal tersebut ke dalam IUU (Illegal,
Unreported, Unregulated Fishing) Vessel List," tutur Achmad.
Sebelumnya, Kemlu RI menyebutkan ketiga ABK itu meninggal dunia di kapal
berbendera China Long Xing 629 dan Long Xing 604 pada Desember 2019 dan
Maret 2020. Peristiwa ini terjadi ketika kapal tersebut berlayar di Samudera Pasifik,
wilayah Selandia Baru.
Namun menurut Kemlu, pelarungan jenazah ABK di laut atau burial at sea sendiri
bukanlah pelanggaran hukum karena tercantum dalam aturan kelautan Organisasi
Buruh Internasional atau ILO.
Page 152 of 276.
