Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 155
Pelindungan Pekerja Migran di sektor Kelautan dan Perikanan, namun hingga saat
ini aturan turunan tersebut belum terbit. "Bahkan, terlihat ada kecenderungan
berebut kewenangan antara Kementerian Perhubungan, Kementerian
Ketenagakerjaan dan Badan pelindungan Pekerja Migran Indonesia," ujarnya.
Politik luar negeri dan diplomasi, lanjut Wahyu, juga belum maksimal dalam
memperjuangkan penegakan hak asasi pekerja migran di sektor kelautan dan
perikanan, terkait dengan implementasi dan komitmen antarnegara dalam
pelindungan pekerja di sektor kelautan.
Dalam kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami ABK Indonesia di
kapal berbendera Republik Rakyat Tiongkok, Kementerian Luar Negeri RI telah
mengeluarkan sikap namun hingga saat ini belum ada respons dari Kementerian
Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Migrant CARE mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia untuk bersikap proaktif memanggil para agen pengerah
ABK tersebut (berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan) untuk meminta
pertanggungjawaban korporasi dan apalagi ditemukan pelanggaran hukum harus
diteruskan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Page 154 of 276.
