Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020

Title PENGUSAHA DIIZINKAN TIDAK BAYAR THR, SERIKAT BURUH PROTES KERAS
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 07 Mei 2020
https://mediaindonesia.com/read/detail/311022-pengusaha-diizinkan-tida k-bayar-thr-
Page/URL
serikat-buruh-protes-keras
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

KONFEDERASI Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) secara tegas menolak Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/6/HI.00.01/v/2020 yang memberi
kelonggaran bagi pengusaha untuk tidak membayar THR 100%.

Berikut, terdapat opsi mencicil atau menunda pembayarannya dengan cara
mendorong perundingan buruh dan pengusaha di perusahaan. KSPI menyoroti
ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, bahwa pengusaha wajib membayar THR
100% bagi pekerja yang memiliki masa kerja di atas 1 tahun.

Tanpa terlebih dahulu melalui perundingan.

"Bagi yang masa kerjanya di bawah satu tahun, maka upahnya dibayarkan
proporsional sesuai masa kerjanya," tegas Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam
keterangan resmi, Kamis (7/5).

KSPI menolak keras surat edaran Menaker karena bertentangan dengan PP Nomor
78 Tahun 2015, yang mengatur kewajiban pengusaha untuk membayar THR
minimal satu bulan upah.

"THR harus dibayar 100% bagi buruh yang masuk bekerja, buruh yang diliburkan
sementara karena covid 19. Berikut buruh yang dirumahkan karena covid-19,
maupun buruh yang di PHK dalam rentang H-30 Lebaran," imbuh Said.

Pihaknya menyerukan buruh untuk menolak pengusaha yang membayar THR
dengan menggunakan dasar surat edaran Menaker tersebut. Di tengah pandemi,
lanjut Said, daya beli buruh harus tetap dijaga.

Apabila THR dibayar kurang dari 100%, atau dibayar dengan cara mencicil, bahkan
tidak dibayar sama sekali, jelas akan memukul daya beli buruh saat Ramadan.

Tingkat konsumsi akan turun drastis, yang berdampak melemahkan ekonomi
domestik.

Page 159 of 276.