Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 158
Title PENGAMAT: ADA BEGAL DIGITAL DI KARTU PRAKERJA?
Media Name aktual.com
Pub. Date 07 Mei 2020
Page/URL https://aktual.com/pengamat-ada-begal-digital-di-kartu-prakerja/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Meski Kartu Prakerja memiliki payung hukum berupa Perpres No.36/2020 tentang
Pengembangan Kompetensi Kerja, hal itu tetap berpotensi memiliki masalah yang
cukup besar.
Menurut Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie, program
Kartu Prakerja itu bisa dikategorikan sebagai "begal digital", lantaran hal itu
bukanlah urusan Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian, melainkan domain
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
"Begal itu kan merampas. Nah, Menko Perekonomian ini telah merampas tugas
Kemenaker dan Kemendikbud. Ini jelas-jelas menyalahi etika. Selain itu,
anggarannya-pun harus diketuk di DPR. Dan juga banyak yang kecewa karena tak
sesuai dengan tujuan," tukas Jerry, Kamis (7/5).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky
Khadafi, menilai, pihak yang diuntungkan dari program pelatihan Kartu Prakerja
adalah penyedia modul pendidikan, bukan masyarakat terdampak Covid-19.
"Masyarakat tidak mendapat keuntungan dari program pelatihan Prakerja karena
saat ini lebih perlu bantuan sosial langsung. Bukan pembelian modul pelatihan,
karena di Google dan YouTube banyak modul pelatihan gratis," tukas Uchok.
Menurut Uchok, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto adalah biang
masalah Kartu Prakerja, karena memaksakan program berjalan tanpa mendengar
kritik publik.
Terlebih lagi, sambung Uchok, harga modul pelatihan sebagai syarat mendapat
insentif dari Kartu Prakerja begitu mahal, serta kualitas dan pengawasan pelatihan
yang tidak jelas.
"Kalau tidak mau dibilang sumber masalah, batalkan dong program itu. Jika Menko
Perekonomian ngotot melaksanakan, maka wajar kami menilai mungkin ada
kepentingan terselubung. Pemerintah harus tahu kebutuhan rakyatnya, bukan
mengakomodasi kepentingan pihak tertentu," ujarnya.
Page 157 of 276.
