Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 163
Bila perusahaan tidak dapat membayar THR secara penuh pada waktu yang diatur
dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pembayaran THR dapat
dilakukan secara bertahap.
Bila perusahaan tidak mampu membayar sama sekali THR pada waktu yang
ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembayaran
THR dapat ditunda sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati.
Pengusaha dan pekerja juga dapat menyepakati waktu dan tata cara pengenaan
denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan.
Untuk memastikan proses pengawasan, Menaker meminta kesepakatan pengusaha
dan pekerja harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.
Ida menekankan, kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR
keagamaan dan denda, di luar yang sudah ditetapkan peraturan perundang-
undangan, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar THR.
Page 162 of 276.
