Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 165

Title          PENGUSAHA DIIZINKAN TUNDA BAYAR THR, INI SYARATNYA!
               Media Name     detik.com
               Pub. Date      07 Mei 2020
                              https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5005678/pengusaha-diiz inkan-tunda-
               Page/URL
                              bayar-thr-ini-syaratnya
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengeluarkan Surat Edaran (SE)
               tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di
               Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Surat
               yang ditujukan kepada para gubernur ini memuat ketentuan pembayaran THR,
               termasuk soal cicilan atau penundaan THR.

               Seperti dikutip detikcom, Kamis (7/5/2020), poin ke satu (1) SE ini meminta
               gubernur untuk memastikan perusahaan agar membayar THR keagamaan kepada
               pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada poin ke dua
               (2), SE menyinggung perusahaan yang tidak mampu membayar THR pada waktu
               yang ditentukan, di mana mesti dilakukan dialog antara pengusaha dan
               pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan.

               "Dalam hal perusahaan tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang
               ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, solusi atas
               persoalan tersebut hendaknya diperoleh melalui proses dialog antara pengusaha
               dan pekerja/buruh. Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi
               dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik
               untuk mencapai kesepakatan," bunyi poin 2 seperti dikutip detikcom.

               Dialog tersebut dapat menyepakati beberapa hal. Pertama, seperti dimuat dalam
               poin 2a, bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu
               yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka
               pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.

               "Bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang
               ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran
               THR dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang disepakati,"
               bunyi poin 2b.

               Ketiga yakni dalam poin 2c disebutkan, dialog tersebut untuk menyepakati waktu
               dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan. Dalam SE
               ini menegaskan, kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR
               keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar THR
               dan denda kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan
               perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.




                                                      Page 164 of 276.
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170