Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 165
Title PENGUSAHA DIIZINKAN TUNDA BAYAR THR, INI SYARATNYA!
Media Name detik.com
Pub. Date 07 Mei 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5005678/pengusaha-diiz inkan-tunda-
Page/URL
bayar-thr-ini-syaratnya
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengeluarkan Surat Edaran (SE)
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di
Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Surat
yang ditujukan kepada para gubernur ini memuat ketentuan pembayaran THR,
termasuk soal cicilan atau penundaan THR.
Seperti dikutip detikcom, Kamis (7/5/2020), poin ke satu (1) SE ini meminta
gubernur untuk memastikan perusahaan agar membayar THR keagamaan kepada
pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada poin ke dua
(2), SE menyinggung perusahaan yang tidak mampu membayar THR pada waktu
yang ditentukan, di mana mesti dilakukan dialog antara pengusaha dan
pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan.
"Dalam hal perusahaan tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang
ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, solusi atas
persoalan tersebut hendaknya diperoleh melalui proses dialog antara pengusaha
dan pekerja/buruh. Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi
dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik
untuk mencapai kesepakatan," bunyi poin 2 seperti dikutip detikcom.
Dialog tersebut dapat menyepakati beberapa hal. Pertama, seperti dimuat dalam
poin 2a, bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu
yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka
pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.
"Bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang
ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran
THR dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang disepakati,"
bunyi poin 2b.
Ketiga yakni dalam poin 2c disebutkan, dialog tersebut untuk menyepakati waktu
dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan. Dalam SE
ini menegaskan, kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR
keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar THR
dan denda kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.
Page 164 of 276.

