Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 167

Ilham juga menilai SE buatan Ida merupakan gambaran bahwa pemerintah era Joko
               Widodo sangat memanjakan dunia usaha.

               "Sebenarnya SE itu juga bertentangan dengan Peraturan Menterinya sendiri. Karena
               aturan THR diatur dalam Permen. Kalau hierarki UU itu jelas bertentangan gitu,"
               ujar Ilhamsyah.

               Rezim Jokowi, kata dia, mengabaikan hukum dan UU yang memberi proteksi kepada
               rakyat.

               "Sehingga di dalam situasi seperti ini, buruh selalu menjadi korban dan orang yang
               dirugikan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah," ujarnya.

               "Itulah kenapa kami berkesimpulan dalam banyak hal kebijakan UU bahwa
               pemerintah atau negara memang tidak berpihak kepada kaum buruh atau rakyat,
               tapi mewakili kepentingan rakyat," ujar Ilham.

               Ilham menambahkan, pihaknya masih melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti
               kebijakan itu. Karena pandemi, dia mengatakan langkah waktu dekat adalah
               melakukan penolakan secara administrasi.

               Sebelumnya, Menaker Ida Fauziah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri
               Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian
               Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi
               Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

               Dalam aturan itu, perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada
               waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka
               pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.

               Sementara bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu
               yang ditentukan, maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai
               dengan jangka waktu tertentu yang disepakati.

               Kesepakatan akan mencakup waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan
               pembayaran THR Keagamaan.

               "Kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR Keagamaan dan denda
               tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar THR Keagamaan dan
               denda kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan
               perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020," tulis Ida dalam surat
               tersebut pada 6 Mei 2020, dikutip Kamis (7/8).











                                                      Page 166 of 276.
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172