Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 172

Title          KSPI TOLAK EDARAN MENAKER LONGGARKAN PENGUSAHA DALAM MEMBAYAR THR BURUH
               Media Name     rmol.id
               Pub. Date      07 Mei 2020
                              https://ekbis.rmol.id/read/2020/05/07/433806/kspi-tolak-edaran-menaker -longgarkan-
               Page/URL
                              pengusaha-dalam-membayar-thr-buruh
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative












               Kelonggaran pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang diberikan Kementerian
               Ketenagakerjaan (Kemenaker RI) kepada pengusaha ditentang oleh serikat buruh.

               Kelonggaran yang tercantum dalam surat edaran Menaker 6/HI.00.01/v/2020
               disebutkan, pengusaha diperbolehkan menunda atau tidak membayar THR secara
               penuh.

               Hal itu dinilai bertentangan dengan UU No 13/2003 dan PP No 78/2015 tentang
               Pengupahan, di mana setiap pengusaha wajib membayar THR 100 persen bagi
               pekerja yang memiliki masa kerja di atas 1 tahun tanpa terlebih dahulu melalui
               perundingan.

               Sedangkan bagi yang masa kerjanya di bawah satu tahun, maka upahnya
               dibayarkan proporsional sesuai masa kerjanya.

               "KSPI berpendapat, THR harus dibayar 100 persen bagi buruh yang masuk bekerja,
               buruh yang diliburkan sementara karena Covid-19, buruh yang dirumahkan karena
               Covid-19, maupun buruh yang di-PHK dalam rentang waktu H-30 dari lebaran,"
               tegas Presiden KSPI, Said Iqbal lewat keterangan tertulisnya, Kamis (7/5).

               Oleh karenanya, KSPI menyerukan kepada para buruh untuk menolak pengusaha
               yang ingin membayar THR dengan menggunakan dasar surat edaran Menaker
               tersebut.

               Said Iqbai menilai, di tengah pandemik Covid-19, daya beli buruh harus tetap
               dijaga. Kalau THR dibayar di bawah 100 persen atau dibayar dengan cara dicicil
               atau menunda pembayaran, bahkan tidak dibayar sama sekali, maka akan memukul
               daya beli buruh di saat lebaran. Sehingga konsumsi akan turun drastis yang
               menyebabkan pertumbuhan ekonomi makin hancur.

               "Jadi isi dari surat edaran Menaker tersebut harus ditolak, dan pengusaha tetap
               diwajibkan membayar 100 persen. Tidak membuka ruang untuk dibayar dengan
               cara dicicil, ditunda, dan dibayar di bawah 100 persen," tandas Said Iqbal.





                                                      Page 171 of 276.
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177