Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020

pemberian THR secara bertahap sangat tidak efektif terkait masa kerja para buruh
tersebut.

"Kalau saya resign, saya nggak dapat sisa THR dong. Jadi sewajarnya kami dapat
100 persen," tuturnya.

Sementara itu, Triwahyuni (25 tahun) mengaku rencana THR yang akan diberikan
sepenuhnya kepada orang tua di kampung halaman menjadi serba tidak pasti
apabila perusahaan mengamini Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker). Perempuan yang kini bekerja di perusahaan produksi tas asal Korea
Selatan di Provinsi Jawa Tengah itu mengaku semakin resah atas keputusan yang
diambil pemerintah.

"Saya pribadi keberatan dengan kebijakan tersebut, tapi kembali lagi penundaan
sampai kapan. Itu bisa dikatakan bukan THR lagi, karena bukan hanya perusahaan
yang mengalami goncangan pemasukan, tapi karyawan juga," kata Tri. Menurut Tri
sudah sewajarnya THR menjadi bingkisan manis tiap tahunnya atas dedikasi
pekerja. Apalagi di tengah pandemi virus corona (covid-19), THR bak oase yang
diharap-harapkan pekerja di tengah lesunya perekonomian.

"Kalau kami harus mengerti kondisi perusahaan itu juga tidak adil. Kebijakan PHK
untuk merampingkan perusahaan saja sudah pusing, apalagi ini," kata Tri.

"THR ini harapan kami untuk mencukupi kebutuhan dari Ramadan sampai Lebaran
nanti di tengah corona." Ia turut prihatin dengan kondisi ekonomi saat ini . Namun,
Tri merasa pekerja harus mendapatkan apresiasi yang layak karena bertaruh
dengan kondisi kesehatan mereka dengan tetap pergi bekerja saat pandemi covid-
19 agar dapur tetap mengepul. Oleh karena itu, ia berharap semua pihak dapat
memberikan perilaku sama dan adil bagi para pekerja saat ini.

"Pegawai Negeri Sipil saja masih dapat tepat waktu kan. Itu dibayar negara, kami
pun ingin begitu," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah menerbitkan Surat Edaran (SE)
Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam aturan itu disebutkan
perusahaan yang tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang
ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka dapat
memberikan THR secara bertahap dengan jangka waktu tertentu yang disepakati.

"Kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR Keagamaan dan denda
tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar THR Keagamaan dan
denda kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020," tulis Ida dalam surat
tersebut pada 6 Mei 2020, dikutip Kamis (7/5).

Page 170 of 276.