Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 168

Title          INI POIN-POIN PENTING DALAM SURAT EDARAN MENAKER SOAL THR BISA DICICIL ATAU
                              DITUNDA
               Media Name     kontan.co.id
               Pub. Date      07 Mei 2020
               Page/URL       https://nasional.kontan.co.id/news/ini-poin-poin-penting-dalam-surat-e daran-menaker-
                              soal-thr-bisa-dicicil-atau-ditunda
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive


















               Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tekah menerbitkan surat edaran Menteri
               Ketenagakerjaan nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian
               Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pendemi
               Covid-19.

               Melalui surat tersebut, Menaker meminta agar Gubernur memastikan perusahaan
               agar membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan
               perundang-undangan.

               Meski begitu, kepada perusahaan yang tidak mampu membayar THR keagamaan
               pada waktu yang ditentukan, Menaker meminta agar ditemukan solusi, dimana
               solusi tersebut diperoleh melalui dialog antara perusahaan dan pekerja/buruh.

               "Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan
               keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai
               kesepakatan," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam surat edaran yang
               dikutip Kontan, Kamis (7/5).

               Terdapat berbagai poin yang dapat disepakati, yakni pemberian THR bisa dilakukan
               secara bertahap atau ditunda. Hal tersebut tercantum dalam poin 2 huruf a dan
               huruf b.

               "Bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang
               ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran
               THR dapat dilakukan secara bertahap," demikian isi huruf a poin nomor 2.

               Adapun, dalam huruf b disebutkan, bila perusahaan tidak mampu membayar THR
               sama sekali pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan perundang-undangan
               maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu





                                                      Page 167 of 276.
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173