Page 154 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 154
Title KEMENAKER DAN BP2MI DIMINTA USUT KASUS ABK DI KAPAL TIONGKOK
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 07 Mei 2020
https://mediaindonesia.com/read/detail/310981-kemenaker-dan-bp2mi-dimi nta-usut-
Page/URL
kasus-abk-di-kapal-tiongkok
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
BELAKANGAN ini di media sosial dan media massa beredar video yang
menggambarkan penderitaan para pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai
ABK (Anak Buah Kapal) di kapal pencari ikan Long Xin 605, Long Xin 629 dan Tian
Yu 8 (semua berbendera Republik Rakyat Tiongkok) yang beroperasi berpindah-
pindah tempat melintas negara.
Apa yang dialami oleh para ABK Indonesia tersebut adalah bentuk dari pelanggaran
hak asasi manusia di mana mereka terenggut kebebasannya, bekerja dalam kondisi
tidak layak, tidak mendapatkan hak atas informasi, hingga hak yang paling dasar
yaitu hak atas hidup yang terenggut.
Kondisi ini makin memperlihatkan kondisi muram pekerja migran Indonesia,
terutama yang bekerja di sektor kelautan. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui,
ribuan pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai ABK di kapal-kapal pesiar
juga menjadi korban penularan covid-19, baik tertular penyakitnya maupun
kehilangan pekerjaannya. Menurut catatan Badan Perlindungan Pekerja Migran
IndonesiaI, sudah lebih dari 6000 ABK mengalami pemutusan hubungan kerja.
Kerentanan pekerja migran Indonesia di sektor kelautan dan perikanan memang
bukan hal yang baru. Dalam Global Slavery Index yang dikeluarkan Walk Free tahun
2014-2016 juga menempatkan pekerja migran di sektor kelautan dan perikanan
(terutama sebagai ABK di kapal pencari ikan) sebagai praktek perbudakan modern
yang terburuk.
"Dalam pemeringkatan ini, terhitung ada ratusan ribu ABK Indonesia di kapal-kapal
penangkap ikan berada dalam perangkap perbudakan modern. Jika kondisi tersebut
masih berlangsung sampai sekarang,situasi memang belum berubah dan ini tentu
sangat menyedihkan," kata Direktur Migrant CARE, Wahyu Susilo dalam keterangan
resminya, Kamis (7/5). Migrant CARE, kata dia, ikut menginisiasi Global Slavery
Index yang dikeluarkan Walk Free tersebut.
Kerentanan para pekerja migran Indonesia di sektor kelautan dan perikanan, kata
Wahyu, juga dipicu oleh ketiadaan instrumen perlindungan yang memadai sebagai
payung perlindungan bagi mereka. Meskipun UU No. 18/2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan adanya aturan khusus mengenai
Page 153 of 276.
