Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020

Title TERBITKAN SURAT EDARAN, MENAKER MINTA KEPALA DAERAH PASTIKAN PERUSAHAAN
BAYAR THR PEKERJA
Media Name rmol.id
Pub. Date 07 Mei 2020
Page/URL https://politik.rmol.id/read/2020/05/07/433774/terbitkan-surat-edaran- menaker-minta-
kepala-daerah-pastikan-perusahaan-bayar-thr-pekerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia mengeluarkan Surat
Edaran M/6/HI.00.01/V/2020 tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya
(THR) keagamaan tahun 2020 di masa pandemik Covid-19. Di tengah kondisi
perekonomian yang terganggu akibat pandemik Covid-19, maka pembayaran THR
diperlukan kesamaan pemahaman antara pengusaha dan pekerja atau buruh.
Berkaitan dengan hal tersebut, Surat Edaran yang diteken Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah itu, meminta kepala daerah untuk memastikan perusahaan agar
membayar THR keagamaan sesuai ketentuan perundang-undangan

"Jika perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan maka
solusi atas persoalan tersebut hendaknya diperoleh melalui proses dialog antara
pengusaha dan pekerja," ujar Ida Fauziah dalam surat tersebut, Rabu (6/5).

Ida menyampaikan proses dialog harus dilakukan secara kekeluargaan dilandasi
dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik
untuk mencapai kesepakatan. Disebutkan, jika perusahaan tidak mampu membayar
THR secara penuh pada waktu yang ditentukan maka pembayaran THR dapat
dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, bila perusahaan tidak mampu membayar
THR sama sekali maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai
dengan jangka waktu tertentu.

"Kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR dan denda tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR dan denda kepada
pekerja dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta
dibayarkan pada tahun 2020," jelasnya.

Ida turut meminta dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pemberian THR
diharapkan membentuk pos komando (Posko) THR keagamaan tahun 2020 di
masing-masing provinsi dengan memperhatikan prosedur protokol kesehatan
pencegahan Covid-19

"Menyampaikan surat edaran ini kepada bupati, walikota serta pemangku
kepentingan terkait di wilayah saudara," demikian surat edaran tersebut.

Page 150 of 276.