Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2020
P. 174
Menurut Corcomm & CSR Manajer Bidang Pendidikan PT. Trakindo Utama Candy Sihombing,
industri sangat membutuhkan tenaga kerja yang berkompetensi tinggi. Adapun program link and
match dapat digunakan agar tenaga kerja memiliki standar yang cukup untuk masuk ke dunia
Industri.
Dalam hal ini, Kunjung mengatakan, untuk menciptakan tenaga kerja berkompetensi tinggi yang
siap dalam dunia Industri, BNSP akan menyiapkan para tenaga kerja melalui pelaksanaan
Sertifikasi Kompetensi.
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja ini telah diatur dalam UU No 13/2003. Dalam peraturan
tersebut, BNSP diberikan amanah untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja. Adapun
berdasarkan PP No 10/ 2018, Sertifikasi Kompetensi ini dilakukan oleh LSP yang diberikan lisensi
oleh BNSP.
Dalam peraturan tersebut, juga dijelaskan Sertifikasi Kompetensi dilakukan untuk menciptakan
tenaga kerja kompeten, berdaya saing tinggi dan berstandar global. Maka dari itu, diperlukan
infrastrukur kompetensi seperti Standar Kompetensi Kerja, Asesor Kompetensi, Skema
Sertifikasi, materi uji kompetensi (MUK), tempat uji kompetensi (TUK) dan Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP).
Adapun hal tersebut merupakan komponen yang harus dimiliki dalam Sistem dan Skema
Kompetensi Nasional LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi.
Berdasarkan PP No.10 tahun 2018, BNSP befungsi untuk melaksanakan dan mengembangkan
Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja. Sertifikasi Kompetensi ini adalah produk hukum yang
menjadi bukti pengakuan terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan
tertentu.
Bukti pengakuan atau legitimasi ini ditetapkan oleh BNSP kepada Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP) yang telah memperoleh lisensi BNSP sebelum LSP memberikan sertifikat itu ke tenaga
kerja terkait.
Tujuannya adalah untuk memastikan kompetensi seseorang yang didapatkan melalui
pembelajaran, pelatihan maupun pengalaman kerja.
Adapun kredibilitas suatu sertifikasi sangat ditentukan oleh LSP pemberi sertifikasinya dan
professional judgement yang dimiliki para Asesor Kompetensi. Dalam hal ini, BNSP memiliki
kebijakan untuk membina dan mengawasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
(mpw).
173
