Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2020
P. 75
pelanggaran, sedangkan tahun 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaanm" kata Ida dalam
pernyataannya di Jakarta, Kamis (25/3/2021).
Sebelumnya ia telah membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan
Ketenagakerjaan Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (24/3/2021) malam. Diungkapkan Ida bahwa
pelanggaran norma ketenagakerjaan pada 2019 terjadi 35 ribu kasus pelanggaran norma
ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21 ribu. Penurunan serupa juga terjadi
pada pelanggaran norma K3 yakni dari 13 ribu kasus pada 2019 turun menjadi 5 ribu kasus
setahun berikutnya.
"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan
dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktfitas kerja,"
jelas Ida.
Pada tahun 2020 juga, menurutnya, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana
ketenagakerjaan telah dilakukan proses penyidikan. Dari jumlah tersebut, 24 kasus merupakan
penyidikan tindak pidana ringan. Karena itu Ida mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang
telah berdedikasi menjalankan tugas negara untuk menegakan hukum di bidang
ketenagakerjaan.
"Ini menambah keyakinan kita bahwa PPNS kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan
lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain," kata
Ida dengan menyebutkan, salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan saat ini
adalah tidak sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek
pengawasan.
Hingga triwulan IV tahun 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak
1.686 orang. Sedang jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan. Wajib Lapor
Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan, dengan
jumlah tenaga kerja yang tercatat mencapai 9,4 juta orang.
Dalam Rakornas ini Ida memberikan penghargaan kepada sembilan Kadisnaker provinsi yang
berhasil melaksanakan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan hingga P-21 dan siap
dilimpahkan ke Kejaksaan. Kesembilan Disnaker ini adalah Disnaker DKI Jakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Banten, Kepri, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Bangka
Belitung, Jawa Barat, dan Maluku Utara. (Ful).
74
